55 KDKMP Tubaba Masuki Tahap Pembangunan Fisik, 39 Masih Terkendala Lahan

- Jurnalis

Senin, 5 Januari 2026 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Pejabat Fungsional Koperasi Amin Nuroni (Kiri), dan Salah Satu Bangunan Gedung Versi KDKMP (Kanan)

Foto : Pejabat Fungsional Koperasi Amin Nuroni (Kiri), dan Salah Satu Bangunan Gedung Versi KDKMP (Kanan)

LampungCorner.com,Tubaba— Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, mulai memasuki fase krusial. Dari total KDKMP yang terbentuk, sebanyak 55 koperasi telah masuk tahap pembangunan fisik, sementara 39 KDKMP lainnya masih terkendala persoalan lahan.

Saat ini, pelaksanaan KDKMP di Tubaba telah memasuki Tahap II, yakni pembangunan gedung dan gerai usaha, setelah seluruh Tiyuh (Desa) dan Kelurahan rampung membentuk koperasi serta menyelesaikan legalitas badan hukum.

Hal tersebut disampaikan Pejabat Fungsional Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Tubaba, Amin Nuroni, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Senin (05/01/2026).

“Seluruh Tiyuh dan Kelurahan di Tubaba sudah memiliki KDKMP secara legal. Jadi saat ini fokus kita adalah pembangunan fisik dan penguatan operasional koperasi,” ujar Amin, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, mewakili Kepala Diskoperindag setempat.

Menurutnya, pembangunan fisik KDKMP dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai pada November 2025 dengan lima unit koperasi. Tahap kedua berlanjut pada Desember 2025 dengan cakupan mencapai 50 KDKMP. Sementara tahap ketiga dijadwalkan berlangsung mulai Maret hingga Agustus 2026.

“Setiap tahap pembangunan dirancang selama 90 hari kerja. Dengan skema tersebut, pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung akhir Januari 2026, disusul tahap kedua pada Februari atau Maret 2026. Seluruh pembangunan KDKMP di Tubaba ditargetkan selesai paling lambat Agustus 2026,” tuturnya.

Baca Juga :  Pemkab Tubaba Matangkan Verval KDKMP Tahap II, Tim Mulai Turun Lapangan 21 September

Ia menerangkan, setiap KDKMP memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Agrinas. Proses tender dan pembangunan fisik dilaksanakan melalui TNI dengan skema padat karya.

“Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp500 juta direncanakan dialokasikan ke Bank Himbara sebagai skema pinjaman koperasi untuk mendukung modal operasional dan pengisian gerai usaha,” ungkapnya.

Secara fisik, KDKMP dilengkapi berbagai sarana penunjang, mulai dari gedung dan gerai usaha, satu unit mobil truk, satu unit bentor, perangkat komputer, hingga perlengkapan gerai seperti rak dan sarana pendukung lainnya.

“Jenis usaha yang dikembangkan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing Tiyuh dan Kelurahan, di antaranya usaha sembako, klinik desa, apotek desa, simpan pinjam, serta unit usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Meski progres pembangunan berjalan, Diskoperindag mencatat 39 KDKMP masih mengalami kendala lahan. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, lahan KDKMP wajib merupakan milik Tiyuh dan Kelurahan agar dapat menjadi aset Desa dan Kelurahan. Apabila tidak tersedia, dapat menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pusat melalui mekanisme permohonan aset.

Baca Juga :  Kemarau Melanda, Pemkab Tubaba dan MUI Siapkan Sholat Istisqa

“Sebanyak 39 KDKMP terkendala, baik karena belum memiliki lahan maupun lokasi yang tersedia kurang strategis,” jelas Amin.

Saat ini, Diskoperindag masih menunggu regulasi lanjutan dari Pemerintah Pusat terkait solusi bagi Tiyuh yang belum memenuhi persyaratan lahan tersebut.

Selain persoalan lahan, dinamika juga terjadi pada struktur kepengurusan koperasi. Diskoperindag menegaskan pengurus yang tidak aktif diharapkan segera mengundurkan diri agar tidak menghambat jalannya koperasi. Hingga kini, tercatat tiga KDKMP telah melakukan pergantian kepengurusan, yakni di Pulung Kencana, Karta Sari, dan Gading Kencana.

“Ini program resmi Pemerintah Pusat atau Nasional, semuanya sudah diatur. Pengurus tidak perlu takut selama menjalankan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Diskoperindag berperan melakukan pemantauan melalui pendamping KDKMP serta berkoordinasi dengan TNI. Bangunan gerai KDKMP memiliki ukuran 20 x 30 meter bangunan bersih, dengan kebutuhan lahan ideal sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan efektif sekitar 600 meter persegi.

“Dengan progres yang terus berjalan, KDKMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tubaba kedepannya,” pungkasnya. (Rian)

Berita Terkait

Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara
Budaya Lampung Terancam Tergerus Zaman, Sodri Helmi Dorong Raperda Pelestarian
Kemarau Belum Berakhir, Pemkab Tubaba dan Warga Gelar Salat Istisqa Mohon Turun Hujan
FPRD Tubaba Kaji Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pagar Dewa
RAPI Tubaba Dikukuhkan, Kepedulian Sosial Jadi Pesan Utama
Evaluasi Perubahan APBD 2026, Pemkab Tubaba Terima Masukan dari Pemprov Lampung
Verifikasi Gerai KDMP, Pemkab Tubaba Pastikan Kesiapan KDMP
Kemarau Melanda, Pemkab Tubaba dan MUI Siapkan Sholat Istisqa
Berita ini 132 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:14 WIB

Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara

Sabtu, 7 November 2026 - 10:35 WIB

Budaya Lampung Terancam Tergerus Zaman, Sodri Helmi Dorong Raperda Pelestarian

Kamis, 24 September 2026 - 08:41 WIB

Kemarau Belum Berakhir, Pemkab Tubaba dan Warga Gelar Salat Istisqa Mohon Turun Hujan

Rabu, 23 September 2026 - 11:27 WIB

FPRD Tubaba Kaji Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pagar Dewa

Rabu, 23 September 2026 - 10:28 WIB

RAPI Tubaba Dikukuhkan, Kepedulian Sosial Jadi Pesan Utama

Berita Terbaru