BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari pembenahan perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga pemenuhan alat kesehatan di Rumah Sakit Bandar Husada menjadi perhatian legislatif.
Rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
Lesty menyampaikan rekomendasi itu setelah Banggar membahas laporan pertanggungjawaban APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), komisi-komisi, dan fraksi-fraksi DPRD.
Dalam laporannya, Lesty menekankan pentingnya disiplin perencanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diperlukan agar kesalahan penganggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak kembali terulang.
“Dalam perencanaan belanja modal harus mengikuti aturan sesuai dengan Permendagri yang ada. Begitu juga dalam perencanaan barang dan jasa agar tidak ada lagi kesalahan penganggaran yang ada di masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Lesty saat membacakan laporan Banggar.
Selain itu, DPRD meminta penganggaran belanja pegawai dilakukan sesuai ketentuan. Pemprov Lampung juga diminta tidak lagi mengalokasikan anggaran cadangan atau acress melebihi batas maksimal 2,5 persen.
Di sektor pendapatan, DPRD mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung memperkuat perannya sebagai sektor utama pengelolaan PAD. Perencanaan target pendapatan terhadap 22 OPD penghasil PAD harus disusun secara matang, disertai inovasi untuk mendongkrak penerimaan daerah.
“Dalam mengoptimalisasi pendapatan, Bapenda sebagai leading sector harus membuat target pendapatan dengan perencanaan yang matang untuk 22 OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
RS Bandar Husada Butuh Perhatian
Tak hanya berkutat pada persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bandar Husada. Fasilitas kesehatan tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan alat kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal.
Lesty mengungkapkan, keterbatasan alat kesehatan berdampak pada pemanfaatan tenaga dokter spesialis yang telah tersedia. Kondisi itu perlu segera dibenahi agar tenaga medis dapat menjalankan tugas sesuai kompetensi masing-masing.
“Pemerintah Provinsi memberikan prioritas perhatiannya kepada Rumah Sakit Bandar Husada, di mana masih kurangnya alat kesehatan sehingga banyak dokter spesialis yang sudah menerima gaji tapi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya,” ungkapnya.
Menurut dia, pemenuhan sarana dan prasarana medis di Rumah Sakit Bandar Husada penting agar rumah sakit tersebut dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Lampung.
Dengan begitu, beban rujukan dan antrean pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek diharapkan dapat berkurang.
Di bidang perencanaan pembangunan, DPRD meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Perencanaan juga harus diarahkan pada OPD yang mendukung visi dan misi gubernur, terutama dalam sektor infrastruktur, ketahanan pangan, dan energi.
Banggar turut menyampaikan enam arahan kepada seluruh OPD. Arahan tersebut meliputi penyusunan perencanaan yang terukur, peningkatan proporsi belanja publik, pemerataan pelaksanaan kegiatan, penguatan sinergi dengan pemerintah pusat untuk menarik program yang dibiayai APBN, evaluasi anggaran berbasis data riil, serta kepastian payung hukum bagi setiap kegiatan.
Lesty menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penyusunan maupun pelaksanaan APBD. Dengan tata kelola yang baik, anggaran daerah diharapkan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD agar dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan secara optimal,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD dan Pemprov Lampung sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran.
“Kedua pihak bersepakat untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar penggunaan APBD Tahun 2025 berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Provinsi Lampung,” tutup Lesty. (*)
