JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menorehkan prestasi di tingkat nasional. Lampung meraih peringkat pertama sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diumumkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Prestasi Lampung semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan TPID Terbaik Kategori Kota oleh Pemerintah Kota Metro.
Usai menerima penghargaan, Jihan menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan komitmen seluruh pihak yang tergabung dalam TPID, bukan semata-mata keberhasilan pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Penghargaan ini bukan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi untuk seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Jihan.
Menurut dia, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bagaimana pasokan dan kestabilan harga bisa terkendali di daerah. Semoga ke depan manfaatnya semakin besar dan inflasi di Provinsi Lampung benar-benar terkendali,” tuturnya.
Lampung meraih predikat TPID berkinerja terbaik berkat berbagai langkah strategis dan responsif dalam mengendalikan harga komoditas pangan yang rentan memicu gejolak inflasi atau volatile foods.
Pemprov Lampung secara berkelanjutan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama 15 pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis lainnya.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengintensifkan penetrasi pasar dan operasi pasar murah secara berkala. Program tersebut dijalankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bekerja sama dengan Perum Bulog Divisi Regional Lampung.
Upaya itu ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan potensi spekulasi dalam rantai pasok, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Berbagai langkah tersebut turut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi di Lampung. Pada Juni 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45.
Sementara itu, pada Agustus 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,23 persen, mencerminkan dinamika harga yang relatif terkendali.
Ke depan, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat program stabilisasi harga pangan sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program P2DD.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong ketahanan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
