BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung memperkuat peran strategisnya sebagai pengendali, pengintegrasi, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi daerah.
Biro Perekonomian diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu membaca persoalan ekonomi sejak dini, mengintegrasikan kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Marindo saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, mandiri, dan inovatif di ruang kerja Sekdaprov Lampung, Jumat (28/8/2026).
Menurut Marindo, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menjelaskan, jika Biro Organisasi berfokus pada tata kelola internal pemerintahan, Biro Perekonomian memiliki cakupan lebih luas, yakni memastikan tata kelola ekonomi eksternal berjalan melalui koordinasi lintas sektor.
“Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.
Penguatan peran tersebut, lanjutnya, sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Karena itu, ia meminta Biro Perekonomian tidak terjebak pada rutinitas rapat dan administrasi. Biro tersebut harus mampu menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
Lima Peran Strategis
Marindo memaparkan lima peran strategis yang perlu diperkuat Biro Perekonomian.
Pertama, sebagai economic intelligence atau pusat intelijen ekonomi. Biro Perekonomian harus mampu membaca kondisi dan perkembangan ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan.
Fungsi ini diharapkan dapat menyediakan economic briefing bagi gubernur, wakil gubernur, sekdaprov, asisten, dan staf ahli, terutama terkait indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kedua, sebagai economic policy hub atau pusat integrasi kebijakan ekonomi lintas OPD. Biro Perekonomian diharapkan mampu menjembatani berbagai kebijakan dan program ekonomi yang dijalankan perangkat daerah, mulai dari sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga perindustrian dan perdagangan.
Ketiga, sebagai economic control atau pengendali ekonomi melalui sistem peringatan dini (early warning system).
Untuk mendukung fungsi tersebut, Marindo mendorong pembangunan dashboard ekonomi Lampung yang mampu menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan. Sistem itu juga diharapkan dilengkapi penanda kondisi merah, kuning, dan hijau agar potensi persoalan ekonomi dapat segera terdeteksi.
Dashboard tersebut tidak hanya memuat perkembangan inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, serta berbagai indikator strategis lainnya.
Keempat, sebagai economic problem solver atau pemecah persoalan ekonomi. Setelah mampu membaca indikator dan memberikan peringatan dini, Biro Perekonomian harus menyusun rekomendasi penyelesaian atas berbagai persoalan yang muncul.
Marindo mencontohkan kenaikan harga komoditas pangan yang dapat direspons melalui intervensi pasar oleh perangkat daerah terkait. Ia menilai, langkah penetrasi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian pada periode sebelumnya menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini dan respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.
Menurut Marindo, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran agar respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi semakin cepat dan berbasis data.
Kelima, memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia menegaskan, Biro Perekonomian bukan perangkat daerah teknis yang mengambil alih tugas OPD lain.
Sebaliknya, biro tersebut harus menjadi pusat analisis dan ruang kendali yang mampu mengidentifikasi persoalan lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, serta memastikan program ekonomi berjalan efektif.
“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Selain memperkuat koordinasi dan sistem pemantauan, Marindo menekankan pentingnya analisis terhadap dampak ekonomi dari setiap program pemerintah.
Menurutnya, kontribusi program harus dapat diukur, terutama dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mencontohkan sejumlah program di sektor pertanian yang mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian, termasuk program pengadaan dryer atau mesin pengering gabah dan pupuk organik cair (POC).
Ke depan, analisis serupa perlu diperluas ke sektor kelautan dan perikanan serta sektor strategis lainnya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.
Marindo optimistis target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan sesuatu yang mustahil. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan matang, pengukuran dampak program, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan yang tepat.
Ia juga meminta jajaran Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Marindo berharap Biro Perekonomian semakin proaktif dalam menyediakan informasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, sekaligus menjadi penghubung yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah.
“Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*)
