JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan tidak mengusulkan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @agusyudhoyono, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan, Partai Demokrat memiliki dua sikap dalam menyikapi dinamika politik terbaru setelah Gibran memutuskan mundur dari jabatan Wapres.
Pertama, Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wapres telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, MPR RI memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tulis AHY.
Kedua, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sesuai ketentuan.
Dia juga mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus terus bekerja dan agenda pembangunan harus tetap berlanjut,” tegasnya.
AHY menilai, apa pun dinamika politik yang terjadi, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tulisnya.
Dia juga mengingatkan agar berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti Wapres tidak mendahului proses konstitusional.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tandas AHY.
AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangannya. (*)
