JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang. DPR dan pemerintah sepakat membawa regulasi tersebut ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.
“Setuju,” jawab anggota DPR secara serentak.
Untuk mempertegas persetujuan tersebut, Dasco kemudian meminta perwakilan fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan fraksi-fraksi, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.
Dalam pembahasannya, RUU tersebut memuat sejumlah poin penting. Di antaranya, pengaturan prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset juga menjadi perhatian. Pengaturannya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban yang besar. Pengaturan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan kerugian para korban.
RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Termasuk ancaman pidana mati, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, rancangan regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Aspek perlindungan juga menjadi bagian penting. RUU ini memuat jaminan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk kesempatan yang cukup untuk melakukan pembuktian.
Tak hanya menyasar aset pelaku, regulasi tersebut juga mengatur optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel. Cakupannya mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini turut mengatur mekanisme pengawasan oleh badan independen. Penggunaan teknologi dan sistem informasi juga didorong untuk memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan disepakatinya pembahasan tingkat I, RUU Perampasan Aset kini menunggu agenda rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II. (*)














