BANDAR LAMPUNG – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Pemprov Lampung berencana menurunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu Pertamina melakukan pemeriksaan kesesuaian surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan QR Code saat pembelian BBM subsidi.
Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya jumlah kendaraan yang mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi itu membuat pelayanan di SPBU menjadi lebih padat dibandingkan biasanya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, persoalan antrean yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan kekurangan stok BBM.
Dia justru menyebut ketersediaan BBM di tengah tingginya permintaan merupakan hal yang patut disyukuri. Persoalan lain yang perlu dibenahi adalah kemampuan operasional SPBU dalam menghadapi lonjakan kendaraan.
“Pertama saya sangat bersyukur BBM ada, bukan kekurangan stok. Namun, pengoperasian kita belum optimal karena biasanya menangani jumlah mobil yang tidak seperti sekarang, sudah naik hampir 30 persen,” ujar Mirza.
Untuk membantu memperlancar pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan, Pemprov Lampung siap mendukung Pertamina dengan personel Satpol PP.
“Mungkin kita akan membantu untuk mengecek STNK. Kita akan menurunkan anggota Satpol PP untuk membantu,” kata Mirza.
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memastikan kendaraan yang membeli BBM subsidi sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar pada sistem.
Langkah itu sekaligus diharapkan dapat mempersempit ruang penyalahgunaan BBM subsidi sehingga distribusinya lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Mirza menilai pembenahan operasional SPBU juga tidak kalah penting. Lonjakan jumlah kendaraan yang disebut mencapai hampir 30 persen membuat pola pelayanan yang selama ini berjalan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, penanganan antrean BBM subsidi di Lampung tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan pasokan. Efektivitas pelayanan SPBU dan pengawasan pembelian juga perlu diperkuat.
Adapun teknis penempatan personel Satpol PP serta mekanisme pemeriksaan STNK dan QR Code masih akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Pertamina dan pihak terkait. (*)
