LampungCorner.com, PESAWARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran.
Diketahui, kegiatan dihadiri perwakilan partai politik (parpol), perwakilan PPK dan Panwaslu di 11 Kecamatan, Kabupaten Pesawaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah yang diwakili anggotanya Pajril Fatra mengatakan, sosialisasi ini merupakan bentuk partisipasi Bawaslu dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu terkait tahapan kampanye agar berjalan sesuai dengan peraturan Bawaslu, PKPU dan regulasi yang ada.
“Yang kita anggap sebagai dugaan pelanggaran harus ada pembuktian, maka perlu ada kerjasama antara lembaga atau parpol. Jangan sampai mengeluarkan statement yang kurang pas ataupun saling memojokkan ketika ada laporan pelanggaran, karena kita berjalan harus sesuai dengan regulasi, baik itu PKPU dan Perbawaslu,” kata Pajril di aula Saung D’Junjungan Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (15/10/2024).
Pitra mengajak seluruh stakeholder dapat mengawal tahapan-tahapan Pilkada serentak Kabupaten Pesawaran, agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.
“Semoga harapannya, tahapan kampanye ini berjalan dengan lancar tanpa adanya banyak pelanggaran yang terjadi, sehingga tercipta situasi yang kondusif,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesawaran periode 2018- 2023, Ryan Arnando mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk mengetahui visi misi dan kelayakan bagi calon yang ada untuk memimpin Kabupaten Pesawaran kedepan.
“Informasi ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat, dengan tujuan menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada sesuai dengan motto Kabupaten Pesawaran yaitu Andan Jejama,” ujarnya.
Menurutnya, dalam pengawasan pemilu perlu melibatkan seluruh stakeholder dengan merujuk kepada aturan perundang-undangan, supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Pesawaran.
“Maka, kita semua mempunyai kebebasan untuk mengawasi dan memilih pemimpin sesuai dengan kebebasan dalam berdemokrasi sesuai dengan prosedur dan amanat undang-undang, dengan tidak menyebarkan berita hoaks ataupun isu sara,” kata Ryan.
Kapolres Pesawaran yang diwakili Kasat Intel Polres Pesawaran, AKP Harminto mengatakan, saat melakukan giat kampanye, maka pasangan calon atau tim kampanye wajib melapor ke pihak kepolisian minimal 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye, sesuai dengan amanat Kapolri.
“Dengan tujuan kami akan mapping kerawanan lokasi yang akan digunakan saat kampanye untuk pengamanan dilokasi, agar berjalan aman dan lancar,” kata Harminto.
AKP Harminto juga menyampaikan, memasuki minggu ke-3 masa kampanye, pihak kepolisian telah mencatat jumlah kegiatan kampanye dari paslon 01 yang tercatat sudah melakukan 12 kali kegiatan kampanye, dan paslon 02 sebanyak 75 kali kegiatan kampanye.
“Dari jumlah kegiatan itu masing-masing paslon hadir, dan harapan kami supaya pemberitahuan kampanye bisa dilaporkan sesuai ketetapan Kapolri. Dan perlu sinergitas semua stakeholder untuk kedepannya agar kita bisa menjaga situasi kamtibmas dapat berjalan aman dan kondusif,” tandas Harminto. (*)
Laporan: Paggy
Editor: Furkon Ari













