LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Martahan Samosir, memberikan pernyataan tegas terkait tudingan adanya campur tangan pejabat BKPSDM dalam proses seleksi tenaga Non-ASN untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tuduhan tersebut muncul dari aksi demonstrasi sejumlah tenaga honorer daerah yang menuding adanya manipulasi dokumen administrasi.
Martahan menegaskan, proses seleksi PPPK telah dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 6 Tahun 2024 serta Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024.
“Setiap peserta Non-ASN yang ingin mengikuti seleksi wajib memenuhi persyaratan administrasi, termasuk menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti pas foto, KTP, surat lamaran, surat pernyataan lima poin, ijazah, transkrip nilai, surat pengalaman kerja, dan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau unit kerja,” jelas Martahan pada Selasa (7/1/2025).
Terkait tuduhan manipulasi dokumen, seperti surat keterangan aktif bekerja dan pengalaman kerja, Martahan meminta bukti konkret untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut.
“Kami membutuhkan informasi dan data yang valid untuk menyelidiki dugaan ini. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menciptakan fitnah,” ujarnya.
Martahan menegaskan bahwa BKPSDM Lampung Utara berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam proses seleksi PPPK. Jika ditemukan adanya manipulasi, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan mengonfirmasi kepada Panitia Seleksi Nasional.
“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran apa pun. Proses seleksi ini harus berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi atau kecurangan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua peserta,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, terutama tenaga honorer daerah, untuk tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada pihak berwenang.
“Kami berkomitmen menjaga keadilan dan transparansi. BKPSDM akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional dan adil,” tutupnya.
Tudingan manipulasi ini menjadi perhatian serius BKPSDM Lampung Utara. Pihaknya berjanji akan terus memastikan setiap tahap seleksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghindari kesalahan administrasi, dan menjaga integritas seluruh proses. (*)
