LAMPUNGCORNER.COM, Tubaba — Dinas Sosial Tulangbawang Barat diduga merekayasa surat klarifikasi terkait permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Dayamurni, Tumijajar.
Ketua Lingkungan (Lk) 05 Murni menceritakan, sebelum pertemuan di kantor Dinas Sosial (Dissos) Tubaba, mereka pernah berkumpul di rumah Ketua Lk 01 Susanto.
Pertemuan dihadiri Susanto, Murni, Kepala Dissos (Kadissos) Tubaba Somad, M.Yusuf, Ari Tantaka, Sartini, Yemi.
Kemudian esok harinya Murni bersama Suranti ke kantor Dissos Tubaba. Tepatnya di kompleks SMKN 1 Tulangbawang Tengah, Senin (21/6/2021).
Pada pertemuan tersebut muncul surat klarifikasi. Pertemuan dihadiri M Yusuf, Reggina, Annisa, Ari Tantaka, Suranti, Sartini, Yemi, Murni, dan Susanto.
Adapun surat klarifikasi ini menulis keterangan dari Murni.
Isinya, pertama, pada 14 November 2020, Murni menyerahkan ATM atas nama Suranti kepada yang bersangkutan (ybs) secara langsung.
Kedua, pada tanggal 15 November 2020 Murni menerima kartu ATM kembali dari ybs.
Ketiga, setelah menerima kartu ATM dari Suranti, Murni menyerahkannya kepada Yemi.
Dalam surat klarifikasi juga memuat keterangan dari Suranti.
Pertama, pada 14 November 2020, Suranti bersama keluarga didampingi Murni menerima ATM dan melakukan transaksi ke Brilink bersama-sama.
Kedua, setelah melakukan transaksi ATM dikembalikan lagi ke Murni.
Ketiga, karena kejadian sudah lama Suranti lupa dan tidak ingat uang yang telah diterima.
Dikonfirmasi masalah ini, Sabtu (24/7/2021), Murni mengaku terkejut dengan isi surat klarifikasi tersebut.
Dia bahkan menyebut bahwa surat klarifikasi hanya sandiwara agar permasalahan PKH cepat selesai.
“Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Cuma sewaktu kadis kumpul bersama ibu-ibu, tercetus darinya agar membuat persoalan ini cepat selesai,” paparnya.
Murni menceritakan teknis sandiwara tersebut.
“Ibu itu ngambil duit, duit diserahkan kepada saya, saya menyerahkan kepada Suranti, begitu lah sandiwaranya,” jelas Murni.
Lebih lanjut Murni menjelaskan bahwa Somad menyatakan sempat ditegur Bupati Umar Ahmad untuk cepat menyelesaikan permasalahan PKH ini.
Sementara itu, Somad saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menerangkan, surat klarifikasi adalah surat Dissos atas nama bupati.
“Kamu sudah melawan dinas kalau kayak gitu. Kalau, menyalahkan isi surat sama dengan menyalahkan bupati,” tandasnya.
Somad kemudian mempertanyakan di mana salah isi surat tersebut meski diberitahu bahwa Murni membantah isinya.
“Itu (surat) muruah Pemkab Tubabat, apa yang salah di surat itu,” tanyanya sambil menutup telepon. (*)
Red
