LampungCorner.com, LAMPUNG TIMUR – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur untuk meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Jumat (8/5/2026).
Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga memadati lokasi peresmian, mulai dari nelayan hingga para pelajar SD, SMP, dan SMA di wilayah Labuhan Maringgai yang ingin melihat langsung orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda Lampung, Pangdam XXI Radin Intan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forkopimda Lampung Timur, serta rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam kunjungannya, Wapres Gibran tidak hanya meninjau kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, tetapi juga berdialog langsung dengan para nelayan untuk mendengarkan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan nelayan adalah pendangkalan Muara Margasari yang telah terjadi hampir 30 tahun. Kondisi tersebut membuat aktivitas keluar masuk kapal menjadi sulit, terutama saat air laut surut.
“Kalau terlambat saat air pasang, kapal harus menunggu sampai enam jam untuk bisa masuk kembali ke muara,” ungkap salah seorang nelayan saat berdialog dengan Wapres.
Persoalan itu kini semakin dirasakan nelayan karena kapasitas armada mereka terus meningkat. Jika sebelumnya mayoritas menggunakan kapal berukuran 3 hingga 5 GT, kini banyak nelayan telah memiliki kapal hingga 30 GT.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran menegaskan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk BNPB dan kementerian teknis, guna mencari solusi pengerukan muara sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Selain persoalan muara, para nelayan juga menyampaikan berbagai kendala lain, mulai dari pasokan solar subsidi, kemudahan perizinan armada, hingga ketidakstabilan fasilitas cold storage atau gudang pendingin ikan.
Menurut Wapres, seluruh persoalan operasional nelayan harus segera mendapat solusi agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kampung nelayan ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana nelayan bisa melaut dengan tenang, mudah mendapatkan BBM, dan hasil tangkapannya memiliki harga jual yang baik,” ujar Wapres Gibran.
Dalam dialog tersebut, Wapres juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga hasil laut, khususnya lobster, agar tidak anjlok saat musim panen raya. Berdasarkan data yang diterima, kelompok nelayan setempat mampu menghasilkan hingga 42 ton hasil laut per tahun.
Terkait fasilitas cold storage, Wapres menyebut pemerintah akan mengkaji model pengelolaan yang dinilai berhasil di Batam untuk diterapkan di Lampung Timur melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Sementara untuk persoalan infrastruktur jalan, Wapres Gibran mengaku telah merasakan langsung kondisi jalan menuju lokasi dan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
“Untuk jalan Bapak Ibu tadi saya sudah merasakannya, nanti akan dikoordinasikan kepada Pak Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur,” kata Wapres Gibran.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir di Lampung Timur. (*)
Editor: Furkon Ari
