LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Pemkab Lambar) mendapat sejumlah pertanyaan dan catatan penting dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lambar, Rabu (9/6/2021).
Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan jawaban LPj Perihal pandangan umum fraksi yang dijadwalkan Selasa kemarin. Parosil pun setelahnya dihujani sejumlah saran dan masukan.
Ismun Zani dari fraksi Golkar mempertanyakan perihal kerugian negara atas tindakan korupsi oleh Peratin atau Kepala Desa Tebaliokh, yang merugikan negara sebesar Rp331 juta lebih, yang pengembaliannya menggunakan biaya tidak terduga (BTT) beberapa waktu lalu.
Pasalnya, penggunaan BTT semestinya digunakan untuk penanganan bencana alam maupun bencana sosial lainnya.
“Kerugian ini kemana saja dan regulasinya seperti apa? Karena sejauh ini DPRD Lambar menerima salinan putusan dari pengadilan saja,” cecarnya.
Menurut Ismun, jawaban yang disampaikan oleh Parosil bukanlah adanya unsur kepribadian, melainkan saran untuk kemajuan kabupaten yang mayoritas petani kopi.
“Bila kita mencari kepuasan hati akan jawaban pandangan, memang tidak akan pernah puas. Hanya saja kita menginginkan adanya prosedur yang baik oleh satuan kerja kepada DPRD selaku mitra kerja,” terusnya.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Heri gunawan menepis jawaban parosil yang mengalamatkan pandangan umum, yang menyorot perihal fluktuasi komoditi hortikultura merupakan pandangan fraksinya.
“Dari tujuh pandangan umum yang kami sampaikan perihal fluktuasi harga komoditi sayuran bukanlah dari kami, setahu kami itu pandangan umum saudara Nopiyadi (Fraksi PKS),” tukas Heri.
Parosil pun kembali menjawab saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Lambar tersebut.
“Secara global itu penjelasan saya. Namun perlu diketahui bahwa semuanya harus menjadi pelajaran untuk kita lebih baik lagi. Kalau dijelaskan semuanya secara rinci nanti OPD terkait (yang menjawab) agar lebih maksimal untuk dievaluasi,” pungkasnya. (*)
Red
