Lampung corner.com, Pesisir Barat — Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat melaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pesisir Barat dibuka oleh Plt Sekda Drs. Jon Edwar,M.Pd. atas nama Bupati Pesisir Barat di Gedung Serbaguna Selalaw. (Pesisir Barat Senen 05/06/2023)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial petugas penyedia layanan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Plt. Sekda Kabupaten Pesisir Barat Drs. Jon Edwar,M.Pd. Mengatakan pemerintah kabupaten pesisir barat mengapresiasi yang sebesar- besarnya atas terselenggaranya pelatihan ini. Karena mengingat angka kekerasan di kabupaten pesisir barat masih tinggi, maka diperlukan upaya lebih agar kita dapat melakukan penanganan kasus yang lebih komperehensif.
Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu yang dihadapi oleh semua negara, termasuk indonesia yang masih memiliki angka kasus tinggi.
“Oleh karena itu, saya harap kegiatan ini beserta tindak lanjutnya, mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hendaknya seluruh komponen terkait, yaitu perangkat daerah, instansi, lembaga maupun organisasi kemasyarakatan saling mensinergikan dan mengkoordinasikan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten pesisir barat. Hal ini juga sudah seharusnya diperkuat dengan pemberian layanan yang komperehensif, kepada perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten pesisir barat, oleh unit dan lembaga yang ditunjuk”,ujarnya
Selanjutnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara komperehensif. Demikian pula dengan pencegahan terjadinya kasus, yang hendaknya dilakukan secara sinergis dan sistematis oleh pemerintah, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, dalam menekan terjadinya kasus baik terlapor maupun tidak terlapor, sehingga kesejahteraan kaum perempuan dan anak dapat meningkat dari waktu ke waktu.(Tsn)
