JAKARTA – Pemerintah menyiapkan lembaga khusus untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Prabowo bersama puluhan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang setiap tahun.
Badan tersebut nantinya melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Pelibatan itu diarahkan untuk memperkuat pencegahan, riset, pemetaan, hingga sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
“Presiden memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang akan melibatkan para ilmuwan dan profesional untuk memperkuat upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas,” kata Teddy, dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (25/9/2026).
Selain pembentukan BPGMN, pemerintah juga akan memperkuat operasi penanganan karhutla di lapangan.
Teddy mengatakan, Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung di lokasi. Dengan begitu, penanganan diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin sebelum api meluas.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal.
Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan respons cepat.
Upaya pencegahan karhutla juga akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sekitar kawasan gambut melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Menurut Teddy, masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut memiliki posisi penting dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika titik api muncul.
Pendekatan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, kekuatan operasi lapangan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan gambut.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” terang Teddy. (*)
