JAKARTA – Praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terungkap.
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya dugaan permainan akses Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, praktik tersebut ditemukan setelah dirinya menjabat pada 22 Juli 2026.
Dalam praktiknya, sejumlah yayasan diduga hanya menjadi perantara untuk mendapatkan titik dapur tanpa memiliki modal maupun terlibat langsung dalam pembangunan dan operasional.
“Titik dapur diperjualbelikan. Sebelum saya jadi Kepala BGN, sudah saya sering dengar Rp350 juta, Rp300 juta diperjualbelikan. Kemudian, yayasan calo ternyata banyak. Ini saya temukan setelah saya jadi Kepala BGN,” kata Sudaryono dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, skema ideal penyelenggaraan dapur MBG seharusnya dimulai dari mitra atau investor yang memiliki modal untuk membangun fasilitas.
Selanjutnya, mitra membentuk yayasan sebagai persyaratan untuk menyalurkan bantuan pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaannya, BGN menemukan sejumlah yayasan yang tidak memiliki kemampuan finansial maupun kontribusi nyata dalam pengelolaan dapur.
Bahkan, Sudaryono menyebut ada dugaan keterlibatan oknum di lingkungan BGN pusat pada periode sebelumnya yang membuat sejumlah yayasan untuk menguasai akses titik SPPG.
“Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN pusat yang lampau itu kemudian dia bikin banyak yayasan, nitip-nitipin titik-titik, tetapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN. Ketemu lah ini,” ujarnya.
Persoalan semakin serius karena yayasan yang hanya menjadi perantara tersebut diduga meminta potongan dari setiap porsi makanan yang disalurkan.
Nilainya berkisar Rp500 hingga Rp1.500 per ompreng. Potongan itu dibebankan setiap hari kepada mitra pengelola dapur.
“Ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, hanya nitipi, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, Rp1.500 setiap omprengnya setiap hari kali sekian ribu kali sekian dapur,” bebernya.
Sudaryono juga mengungkapkan adanya catatan dari Kejaksaan Agung yang mengindikasikan sekitar 560 hingga 600 dapur MBG fiktif yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik tersebut.
Dia menggambarkan besarnya potensi keuntungan yang diperoleh pihak perantara. Jika satu dapur melayani 2.000 porsi dengan potongan Rp1.000 per porsi, keuntungan yang diperoleh mencapai Rp2 juta sehari.
Apabila praktik serupa terjadi di 500 dapur, nilai potongan tersebut bisa mencapai Rp1 miliar per hari.
“Nggak keringat, nggak modal, nggak ngapa-ngapain, cuma malak-malak,” tuturnya.
Menurut Sudaryono, praktik pemotongan yang tidak semestinya itu turut berdampak pada kualitas makanan MBG. Sebab, anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dan standar menu justru berkurang akibat potongan tersebut.
“Itulah yang membuat banyak sekali titik-titik, banyak sekali temuan-temuan di medsos atau di mana-mana, menu MBG-nya itu kemudian tidak standar. Karena dia mendapatkan pengurangan dari hasil dipalak, potongan-potongan yang tidak perlu itu,” jelasnya.
Karena itu, BGN kini melakukan pembenahan melalui pembaruan perjanjian kerja sama. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan yayasan dan mitra benar-benar memiliki peran dalam penyelenggaraan program.
“Maka di era sekarang kita bersihkan semua itu. Tidak peduli yayasan punya siapa. Selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua,” tegasnya.
BGN, lanjut Sudaryono, akan memprioritaskan mitra yang benar-benar berinvestasi, membangun fasilitas, serta bertanggung jawab terhadap operasional dapur.
Dia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BGN berpihak kepada mitra yang berkontribusi langsung dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Petunjuk Presiden Prabowo Subianto jelas, BGN berada pada sisi mitra yayasan yang keringat, yang berkorban, dia membangun dan mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Selain membenahi tata kelola titik dapur, Sudaryono memastikan evaluasi juga menyasar pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Dia mencontohkan sejumlah pengadaan yang dinilai tidak jelas, termasuk kaus kaki, seprai, hingga pengadaan layar LED berukuran besar senilai Rp535,3 miliar.
Menurut Sudaryono, pengadaan LED tersebut langsung dibatalkan setelah dirinya mulai menjabat. Keputusan itu diambil bersama Wakil Kepala BGN dan jajaran eselon I.
“Begitu kami masuk, ternyata ada pengadaan yang mau digolkan, yaitu pengadaan LED besar Rp535,3 miliar. Begitu datang hari kedua, saya dengan Bu Waka, Pak Waka dan semua Eselon I kami semua putuskan, batalkan,” ungkapnya.
Sudaryono mengaku pembatalan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran di bawahnya. Karena itu, BGN mengambil langkah pergantian sejumlah pegawai dan pejabat.
Dia menyebut pergantian dilakukan mulai dari petugas keamanan, resepsionis, tenaga kebersihan hingga pejabat eselon II. Sejumlah pengadaan yang dinilai tidak sesuai juga dihentikan.
“Pengadaan-pengadaan yang nggak benar kami hentikan,” pungkasnya. ***
