JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mempertimbangkan kemampuan jemaah dalam menyusun formulasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Perubahan sejumlah komponen biaya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang turut terdampak dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Prabowo menekankan agar perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak berujung pada beban yang terlalu besar bagi jemaah.
Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah,” ujar Irfan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas komposisi BPIH dan nilai manfaat sebagai bagian dari formulasi pembiayaan haji.
Berdasarkan arahan Presiden, komposisi tersebut akan kembali dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan jemaah.
Irfan menyebut Presiden Prabowo mengarahkan komposisi BPIH dan nilai manfaat berada di kisaran 52 berbanding 48.
“Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” tuturnya.
Menurut Irfan, perubahan sejumlah komponen biaya tidak terlepas dari perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap perekonomian dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam menyusun BPIH.
“Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat, berefek ke ekonomi,” kata Irfan.
Pemerintah, lanjut dia, masih melakukan penghitungan terhadap sejumlah komponen biaya.
Meski terdapat perubahan angka, formulasi yang disusun tetap diarahkan agar beban yang ditanggung jemaah tidak meningkat secara berlebihan.
“Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar,” ujarnya.
Arahan Presiden tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menyusun formulasi pembiayaan haji.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan kemampuan finansial jemaah.
Hingga kini, formulasi BPIH masih dalam pembahasan. Pemerintah memastikan prinsip utama yang menjadi perhatian adalah menjaga agar biaya yang harus ditanggung jemaah tetap berada pada tingkat yang dapat dijangkau. (*)
