Lampung Selatan, Lampungcorner.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (24/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan melalui aplikasi Zoom Meeting.
Rakor nasional ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memantau kondisi inflasi sekaligus merumuskan langkah pengendalian di seluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan pokok cenderung meningkat.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menyampaikan bahwa inflasi nasional year on year (yoy) berada di angka 2,86 persen, masih berada dalam rentang target inflasi 1,5 hingga 3,5 persen. Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi nasional masih didominasi oleh emas perhiasan, cabai, dan beras.
“Secara month to month, penyumbang utama inflasi masih hampir sama, yakni emas perhiasan serta komoditas pangan seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Emas menjadi salah satu komoditas yang mendorong terjadinya inflasi baik secara yoy maupun mtm,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia menambahkan, lonjakan harga emas yang kini mencapai Rp2.237.000 per gram menjadi faktor signifikan dalam pergerakan inflasi, dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat.
“Emas kini menjadi instrumen pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyiapkan dana darurat,” jelasnya.
Selain memaparkan kondisi nasional, Wamendagri juga menyoroti perkembangan inflasi di daerah. Pada tingkat provinsi, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi dengan 4,97 persen, disusul Riau 4,95 persen dan Aceh 4,66 persen.
Sementara pada level kabupaten, Kerinci menempati posisi tertinggi dengan 6,70 persen, diikuti Toli-Toli 6,69 persen dan Pasaman Barat 6,67 persen.
Untuk tingkat kota, inflasi tertinggi tercatat di Padang Sidempuan 5,71 persen, Gunung Sitoli 5,22 persen, serta Pematang Siantar 5,10 persen.
“Ini perlu menjadi perhatian bagi para pengampu kebijakan di wilayah masing-masing. Berikan perhatian khusus bagi daerah yang inflasinya tinggi. Kita akan mendiskusikan bersama langkah-langkah yang tepat agar inflasi bisa ditekan ke rentang yang telah ditentukan,” tegas Akhmad.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjaga. (ptm)
