Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri acara hajatan akbar dan halalbihalal alumni lintas generasi PMII Lampung di Aula FKIP Universitas Lampung, Minggu (19/4/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menilai kader PMII memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Ia mencontohkan kepercayaan pemerintah dengan menempatkan kader PMII di sejumlah posisi penting, termasuk di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurutnya, peran tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap integritas kader dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah.
Lanjut, Wagub Jihan juga mendorong PMII untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi.
“Saya meminta pengawalan dari sahabat-sahabati PMII untuk menyukseskan program pembangunan. Dengan duduk bersama dan bergerak secara sinergis, persoalan daerah seperti kesehatan dan pembangunan desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan turut mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia mengenai empat pilar pembangunan daerah.
Pertama, visi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kedua, kemandirian ekonomi daerah. Ketiga, kepemimpinan efektif yang berpihak pada masyarakat bawah. Keempat, inovasi dan sinergi lintas sektor.
Wagub Jihan menyatakan optimistis dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan dukungan alumni PMII lintas generasi.
Ia menilai dukungan tersebut menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual dalam mengawal kebijakan daerah.
“Dukungan ini menjadi jaminan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada gagasan dan gerakan sahabat-sahabati PMII yang terus mengiringi pembangunan Lampung,” ujarnya.
Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi alumni PMII untuk memperkuat sinergi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat. (*)
