17 Desa dari 17 Kecamatan Disiapkan Jadi Wajah Tata Kelola Antikorupsi Lampung Selatan

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 17:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Selatan, Lampungcorner.com – Sebanyak 17 desa yang mewakili 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan mulai dipersiapkan untuk mengikuti penilaian Desa Antikorupsi tingkat provinsi.

Persiapan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pendampingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama untuk membenahi pengelolaan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengawasan hingga pengelolaan aset. Setiap dokumen yang disiapkan diharapkan benar-benar menggambarkan pelaksanaan pemerintahan di lapangan.

Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Pendampingan dan Penilaian Desa Antikorupsi di Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (25/9/2026).

Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman mengatakan, program pembinaan dan pendampingan Desa Antikorupsi bukan merupakan kegiatan baru.

Program tersebut telah dilaksanakan selama beberapa tahun sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.

Tahun ini, sebanyak 17 desa dipilih untuk mengikuti pendampingan, masing-masing satu desa dari setiap kecamatan berdasarkan usulan camat.

Dari 17 desa tersebut, nantinya akan disaring menjadi lima desa untuk diusulkan mengikuti tahapan penilaian pada tingkat provinsi.

Baca Juga :  Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit

“Pendampingan akan mulai dilakukan pada 28 September 2026 secara bergiliran, sementara proses penilaian direncanakan berlangsung pada Desember mendatang,” kata Badruzzaman.

Menurutnya, pendampingan diperlukan karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya administrasi, pengelolaan keuangan, dokumentasi kegiatan, serta penerapan prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, ia meminta pemerintah desa tidak memandang pendampingan hanya sebagai proses melengkapi dokumen penilaian. Setiap dokumen yang disiapkan harus mencerminkan kegiatan dan tata kelola yang benar-benar dilaksanakan di desa.

“Yang paling penting bukan sekadar melengkapi dokumen, tetapi bagaimana kegiatan ini berdampak terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih baik,” tegasnya.

Selain memastikan kesesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan, pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Desa didorong menyediakan informasi mengenai APBDes, sumber pendapatan desa, prioritas penggunaan Dana Desa hingga alokasi anggaran yang dapat diakses masyarakat.

Keterbukaan tersebut juga perlu didukung dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas. Pemerintah desa diharapkan memiliki sistem untuk menerima, menangani dan menindaklanjuti pengaduan, baik melalui kanal konvensional maupun digital, sekaligus menginformasikan mekanisme tersebut kepada masyarakat.

Baca Juga :  Shobat di Tanjung Bintang, Egi Tekankan Akhlak dan Kerukunan sebagai Fondasi Desa HELAU

Dalam prosesnya, perangkat daerah terkait turut mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam pembinaan tata kelola pemerintahan desa, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung aspek keterbukaan informasi publik serta penyediaan media informasi desa.

Badruzzaman juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara tim pendamping dan pemerintah desa. Arahan yang diberikan harus konsisten sehingga desa memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan perbaikan dan memenuhi indikator penilaian.

Pendampingan juga diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumentasi musyawarah, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan hingga berbagai kegiatan desa harus menggambarkan kondisi sebenarnya, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

Melalui proses tersebut, 17 desa yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan tidak hanya siap menghadapi penilaian Desa Antikorupsi tingkat provinsi, tetapi juga mampu memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Kmf-Nsy)

Berita Terkait

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan
2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI
HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat
Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton
Aksi Drifting Zita Anjani Warnai Lamsel Fest 2026, Buka Peluang Sport Tourism Lampung Selatan
Lamsel Fest 2026 Resmi Dibuka, Kado HUT ke-70 Lampung Selatan untuk Seluruh Warga
Lamsel Fest 2026 Tak Sekadar Sajikan Hiburan, Warga Bisa Nikmati Beragam Layanan Gratis
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:28 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:36 WIB

Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:32 WIB

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI

Jumat, 13 November 2026 - 22:49 WIB

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 22:46 WIB

Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:54 WIB

HUMANIORA

PTPN I Gandeng FKMGS, Gerakan Hijau Sasar Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:40 WIB

PEMERINTAHAN

UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Lembaga Baru Disiapkan

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:01 WIB

Info Parlemen

DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:29 WIB