LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Timur — Lambatnya pencairan penghasilan tetap (siltap) di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), bukan hanya dirasakan Aparatur Desa di 264 Desa.
Kini keluhan tersebut juga dirasakan oleh tenaga kerja sukarela (TKS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana.
Pasalnya, hingga kini TKS di RSUD tersebut belum menerima siltap sejak bulan Mei 2022. Padahal siltap ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja TKS di RSUD Sukadana.
“Kami mengeluh sudah lama. Kami harapkan siltap ini cair,” kata seorang TKS di RSUD Sukadana yang enggan disebut namanya, Rabu (14/9/2022).
Husnan Efendi, tokoh pemuda di Lamtim mengatakan, lambatnya pencairan siltap Aparatur Desa dan TKS di RSUD Sukadana, terkesan Bupati mengutamakan kepentingan pribadi.
Menurutnya, APBD Lamtim banyak terserap untuk merenovasi aula rumah dinas Rp505 juta, bangun mushola di rumah jabatan Rp1,6 miliar, pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah dinas Rp7 miliar, pembangunan/rehabilitasi gedung PKK Rp841 juta, dan pembangunan taman rumah dinas bupati Rp1,4 miliar.
Sementara ada beberapa item pembangunan yang dibatalkan yaitu pembuatan toilet umum rumah dinas Rp299,3 juta, pembangunan sarpras Polres Lamtim Rp1,7 miliar, pembangunan kolam renang di rumah dinas bupati Rp1,5 miliar, pembangunan lapangan futsal di rumah dinas bupati Rp697,5 juta.
“Ini membuat kesan Bupati mementingkan kesenangan pribadi. Karena tidak memikirkan kesejahteraan TKS maupun aparatur desa,” ujar Husnan Efendi.
Hal sama dikatakan Sopyan Subing yang juga tokoh pemuda Lamtim. Tidak cairnya dana siltap bagi perangkat desa hingga TKS di RSUD Sukadana sudah menjadi rahasia umum setiap menjelang pemilu.
“Saya pastikan tidak sampai 25 persen yang berhasil. Jadi jelas APBD untuk kepentingan politik,” kata dia. (*)
Red
