Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri peluncuran layanan Samsat Drive Thru di Kantor Samsat Lampung Timur, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (27/12/2025).
Layanan Samsat Drive Thru tersebut diluncurkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dengan konsep cepat dan praktis tanpa mengharuskan masyarakat turun dari kendaraan.
Gubernur Mirza dalam sambutannya menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sederhana, pasti, dan efisien terus meningkat.
“Pelayanan publik hal yang sangat penting bagi masyarakat, maka harus dilakukan inovasi baru yang lebih baik dan efisien,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut menghadirkan inovasi layanan yang mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui Samsat Digital Drive Thru, masyarakat dapat melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK lima tahunan.
Proses pemeriksaan fisik kendaraan, pembayaran pajak, hingga pengambilan pelat nomor dilakukan secara terintegrasi dengan estimasi waktu layanan sekitar 15–20 menit.
Provinsi Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Jawa Barat yang menghadirkan layanan Samsat Drive Thru.
Pemerintah daerah berharap layanan ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kabupaten Lampung Timur yang saat ini tercatat masih berada di angka 27,63 persen.
Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, S.H., juga mengapresiasi peluncuran layanan tersebut.
Menurutnya, inovasi Samsat Drive Thru sejalan dengan upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Peluncuran Samsat Drive Thru merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pendapatan Daerah, Ditlantas Polda Lampung, PT Jasa Raharja, Bank Lampung, serta instansi terkait lainnya.
Kegiatan launching berlangsung aman dan lancar, diakhiri dengan peninjauan fasilitas Samsat Drive Thru bersama unsur Forkopimda dan perwakilan instansi terkait. (*)
