POSBAKUM ADIN, BNN KANWIL Lampung Gelar Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Paralegal di Pesawaran

- Jurnalis

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN Lampung menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat Jumat, (5/6/2026) di Gedong Tataan, Pesawaran.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kecamatan Gedong Tataan tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Gedong Tataan, Darlis, S.E., dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai wilayah di Kecamatan Gedong Tataan.

Direktur Posbakum ADIN Lampung, Dewi Purbasari, S.H., selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber pertama, AKBP Rahmat Hidayat, S.H., M.M., selaku Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan, menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampaknya terhadap kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam paparannya, AKBP Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa pengguna narkoba yang bukan termasuk kategori pengedar maupun bandar memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  HIPMI CHAMPIONS CUP 2026 Digelar di GOR UIN, Perkuat Semangat Sportivitas Pelajar se-Lampung

“Bagi masyarakat yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan bukan merupakan pengedar atau bandar, dapat mengajukan rehabilitasi. Silakan mengajukan permohonan melalui BNN. Program rehabilitasi ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ataupun mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkotika agar dapat memperoleh penanganan yang tepat dan kembali produktif di tengah masyarakat.

Sementara itu, narasumber kedua, Indarwati, S.H., M.H., Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, menyampaikan materi tentang pentingnya membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.

Bahwa Bp. Sudin, SE selaku anggota komisi III DPR RI yg pada hal ini diwakilkan oleh Staff TA nya ( Bp. Heri Agus setiawan, S. Sos) dan team ikut serta memeriahkan kegiatan tsb dengan memberikan pengarahan untuk selalu Tertibkamtibmas dan menjaga diri dari perbuatan pelanggaran hukum dan pencegahannya

Menurutnya, kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan paralegal di setiap desa sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan dan informasi hukum kepada masyarakat.

Baca Juga :  Hampir Rp1 Miliar Uang Diduga Palsu Disita di Bakauheni, Kurir Dijanjikan Upah Rp50 Juta

“Setiap desa sebaiknya memiliki paralegal yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan akses layanan hukum. Kehadiran paralegal sangat penting dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya,” ungkap Indarwati.

Peserta kegiatan tampak antusias mengikuti penyuluhan dan sesi diskusi yang berlangsung interaktif.

Berbagai pertanyaan terkait permasalahan hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba disampaikan oleh peserta kepada para narasumber.

Melalui kegiatan ini, Posbakum ADIN Lampung berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kesadaran hukum serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi salah satu bentuk komitmen Posbakum ADIN Lampung bersama para pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, berdaya, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan hukum yang adil dan merata. (*)

Berita Terkait

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
Tim Gabungan Bongkar Dugaan Lokasi Penyalahgunaan Narkoba, Enam Remaja Diamankan
Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri
Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden, Dipimpin Kabareskrim
11 Provinsi Mulai Daftar Porwanas XV Lampung, 5.000 Wartawan Dibidik Hadir
Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Total 4 Orang
Uang Palsu Rp980 Juta Diduga untuk Danai Demo 28 Oktober, Polda Lampung Buru Jaringan
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:49 WIB

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya

Sabtu, 7 November 2026 - 20:30 WIB

Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027

Sabtu, 7 November 2026 - 19:04 WIB

Tim Gabungan Bongkar Dugaan Lokasi Penyalahgunaan Narkoba, Enam Remaja Diamankan

Jumat, 6 November 2026 - 20:19 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri

Jumat, 6 November 2026 - 09:14 WIB

Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden, Dipimpin Kabareskrim

Berita Terbaru

LC TV Story

Presiden Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Senin, 9 Nov 2026 - 07:12 WIB