BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program ini diharapkan mampu mempercepat hilirisasi potensi lokal sekaligus memastikan nilai tambah kekayaan desa dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Seminar tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi KDKMP di Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta 10 asosiasi desa dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Mirza menyoroti belum optimalnya perputaran uang di wilayah perdesaan. Menurutnya, sekitar 70 persen perputaran uang dari desa justru mengalir ke perkotaan, sementara hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di desa.
Padahal, sekitar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perdesaan. Kondisi serupa juga terjadi di Lampung yang sebagian besar penduduknya bermukim di desa.
“Padahal, kita mengetahui bahwa 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Demikian pula di Provinsi Lampung, sebagian besar penduduk kita tinggal di wilayah perdesaan,” kata Mirza.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat desa belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal dari kekayaan yang dihasilkan di wilayahnya sendiri.
Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar. Komoditas seperti singkong, padi, dan jagung menjadi andalan daerah sekaligus berkontribusi terhadap produksi nasional.
“Dengan kekayaan sumber daya alam sebesar itu, seharusnya masyarakat desa kita sudah jauh lebih makmur,” ujarnya.
Mirza menilai, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum optimalnya sistem ekonomi dan infrastruktur pendukung di desa. Selama ini, hasil pertanian lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah.
Karena itu, KDKMP diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pengolahan komoditas sesuai potensi masing-masing desa.
Desa penghasil jagung, misalnya, dapat mengembangkan usaha pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Sementara desa penghasil singkong bisa mengolah komoditas tersebut menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah.
Begitu pula desa penghasil padi yang dapat mengembangkan fasilitas penggilingan agar gabah bisa diproses menjadi beras di wilayahnya sendiri.
“Inilah yang ingin kita ubah. Keinginan Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa dapat dimaksimalkan sehingga proses peningkatan nilai tambah dilakukan di desa masing-masing,” tegasnya.
Pemprov Lampung, lanjut Mirza, mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pengembangan KDKMP melalui program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat hilirisasi di tingkat desa.
“Kalau kita memiliki jagung, maka kita dorong agar dapat diolah menjadi pakan ternak. Kalau kita memiliki padi, maka kita dorong agar fasilitas penggilingan atau rice milling dapat tersedia dan berkembang di desa-desa. Melalui Desaku Maju pengelolaannya akan diintegrasikan dengan KDKMP,” jelasnya.
Mirza menegaskan, Pemprov Lampung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat sangat diperlukan agar koperasi mampu berkembang serta menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.
Ia menyebut Lampung saat ini menempati peringkat keempat nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta peringkat pertama di luar Pulau Jawa.
“Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa,” katanya.
Selain memperkuat sektor pertanian, KDKMP juga diharapkan menjadi wadah bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui koperasi, pelaku UMKM didorong untuk meningkatkan daya saing, memperluas kolaborasi, dan mengambil peran lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Mirza juga menekankan pentingnya kemampuan kepala desa dalam mengelola kekayaan dan potensi wilayah masing-masing.
“Para kepala desa harus memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing,” ujarnya.
Ia optimistis para kepala desa di Lampung mampu mengidentifikasi sekaligus mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya.
“Tujuannya hanya satu, bagaimana kekayaan yang dimiliki desa dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di desa masing-masing,” kata Mirza.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP saat ini memasuki tahap finalisasi.
Ia menyebut lebih dari 35.000 gudang dan gerai tengah disiapkan. Tahapan selanjutnya meliputi validasi, verifikasi bangunan, hingga persiapan operasional.
“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” kata Yandri.
Menurutnya, KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah. Program ini juga diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan.
Yandri menilai desa memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, terutama karena berbagai komoditas pangan berasal dari kawasan perdesaan.
Dengan pengembangan hilirisasi, desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi dan pengolahan yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Karena itu, berbagai program pemberdayaan, seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik, dan program lainnya, akan diarahkan agar terhubung dengan KDKMP. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.
“Semua kita ajak untuk bergerak dan berkembang bersama. Kita ingin semua bangkit dan berkembang. Itulah pesan Bapak Presiden Prabowo. Melalui semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa ketika kita membangun desa, sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia,” pungkasnya. (*)
