Tolak UMP Lampung 2022, Serikat Buruh: Kami Seperti bukan Warga Negara

- Jurnalis

Rabu, 24 November 2021 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan KSBSI, Kadisnaker Lampung dan Komisi V DPRD. Foto: Dwi DS

Pertemuan KSBSI, Kadisnaker Lampung dan Komisi V DPRD. Foto: Dwi DS

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 menuai penolakan dari berbagai serikat pekerja di Lampung.

Kenaikan sebesar Rp8.484 sehingga UMP menjadi Rp2.440.486 dari sebelumnya Rp2.432.001 dinilai terlalu rendah.

Akhirnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Lampung mencoba menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Lampung, Rabu (24/11/2021).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu bersikeras penetapan UMP Lampung 2022 sudah sesuai dengan formulasi.

Acuannya, UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 36 tahun 2021, dan Surat Edaran (SE) Menaker No: B-M/383/HI.01.00//XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

“Semua formula berdasarkan data BPS terkait kondisi inflasi, PDRB kondisi makro, dan kondisi tenaga kerja sudah dijelaskan secara rinci,” ungkap Agus.

Baca Juga :  DPR dan Pemerintah Ketok BPIH 2027, Biaya Haji Rp98,46 Juta, Jemaah Bayar Rp54,6 Juta

Namun begitu, ia berjanji menampung aspirasi serikat buruh untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kita juga berharap penolakan ini berjalan kondusif agar iklim investasi tidak terganggu,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, penetapan UMP ini untuk buruh pekerja di bawah satu tahun. Sedangkan lebih dari 1 tahun, berdasarkan struktur gaji perusahaan dan skala upah.

Bagi yang melanggar akan ada sanksinya. Dalam UU Cipta kerja bisa dipidana 1 sampai 4 tahun dan atau membayar Rp100-400 juta.

“Penetapan efektif mulai pada Januari 2022. Apabila ditemukan perusahaan tidak mematuhi, bantu kami untuk melapor. Kita akan melalukan pemeriksaan sampai dengan memberikan saksi,” tegasnya.

Sementara, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Lampung, Rel Tobing, menolak rumusan UMP Lampung 2022 yang tidak berpihak buruh.

Ia bahkan menyatakan buruh seperti sudah dianggap bukan warga negara Indonesia karena selalu diberikan upah murah.

Baca Juga :  Cuma Dua Pendaftar, Kursi Ketua dan DK PWI Lampung Berpeluang Aklamasi

Ia mengatakan, seharusnya Menteri Tenaga Kerja menetapkan UMP mengacu pada Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional.

“Dewan pengupahan juga seharusnya memikirkan keperluan buruh dan keluarganya. Selama ini UMP dihitung berdasarkan upah buruh per tahun dan buruh lajang,” sesal Rel Robing.

Berikut tujuh tuntutan KSBSI Korwil Lampung:

1. Turunkan Menteri Tenaga Kerja

2. Kabulkan judicial review KSBSI atas UU Nomor 11 2020 Cipta Kerja

3. Keluarkan klaster tenaga kerja dari UU 11/2020

4. Kembalikan klaster tenaga kerja ke ranah tripartit

5. Menuntut mencabut PP 36/2021 tentang Pengupahan

6. Menolak upah murah

7. Menolak outsourcing dan kontrak diperluas/perpanjang. (*)

Red

Berita Terkait

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
11 Provinsi Mulai Daftar Porwanas XV Lampung, 5.000 Wartawan Dibidik Hadir
Wakapolda dan Dirresnarkoba Lampung Berganti, Kapolri Tunjuk Singgamata dan Ferizal
Enam Hari Ibu Tak Berkabar, Anak Temukan Jasadnya di Dasar Sumur
Ditanya Pemuda Lampung soal Ijazah Gibran, Presiden PKS: Ini Mencederai Rasa Keadilan
Pulang ke Almamater, Ketua HIPMI Lampung Gilang Ramadhan Suntik Semangat Wirausaha Pelajar
Kolam Lindi TPA Bakung Masih Bermasalah, Pembenahan Belum Optimal
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:49 WIB

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya

Sabtu, 7 November 2026 - 20:30 WIB

Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027

Jumat, 6 November 2026 - 07:59 WIB

11 Provinsi Mulai Daftar Porwanas XV Lampung, 5.000 Wartawan Dibidik Hadir

Rabu, 4 November 2026 - 09:25 WIB

Wakapolda dan Dirresnarkoba Lampung Berganti, Kapolri Tunjuk Singgamata dan Ferizal

Rabu, 4 November 2026 - 08:32 WIB

Enam Hari Ibu Tak Berkabar, Anak Temukan Jasadnya di Dasar Sumur

Berita Terbaru

POLITIK

Diundur 9 Desember Pelantikan Wakil Presiden

Senin, 16 Nov 2026 - 21:11 WIB

LAMPUNG TIMUR

362 Atlet Lamtim Dilepas, Ela Bidik Tiga Besar Porprov

Senin, 16 Nov 2026 - 16:32 WIB