JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan terus dibenahi.
Antrean pasien dipangkas, pelayanan ditingkatkan, dan rumah sakit diminta tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Budi mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah waktu antrean pasien.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Budi.
Selain antrean, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kesetaraan pelayanan di rumah sakit.
Peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum harus memperoleh pelayanan yang tidak diskriminatif.
Budi menegaskan, pemerintah memastikan rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status kepesertaan BPJS.
“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” katanya.
Tak hanya soal pelayanan, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.
Menurut Budi, BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian dari sisi keuangan agar program jaminan kesehatan masyarakat dapat terus berjalan.
Dalam rapat itu, Menteri Keuangan juga memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan BPJS.
“Teman-teman dari BPJS juga menanyakan, Pak kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Kebetulan di sini juga ada Pak Menkeu, Pak Menkeu juga sudah memberikan kejelasan bagaimana ke depannya BPJS ini selama pelayanannya baik, ke masyarakat baik dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga,” ujar Budi. (*)
