DPRD Minta Pembangunan Mall Pelayanan Publik Lamsel Dikebut

- Jurnalis

Kamis, 10 November 2022 - 16:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Selatan — Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2023, meliputi sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Oleh karenanya, Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosadi mengatakan, mall pelayanan publik harus segera diselesaikan.

“Nah, ini sudah memasuki tahun ke empat. Makanya, kita sudah mulai melihat di RPJMD kita itu sesuai dengan visi dan misi terutama tentang pelayanan publik. Nah ini kita sudah gencar sekali, agar mall pelayanan publik agar segera terselesaikan,” ujar Hendry Rosadi usai memimpin rapat pembahasan Ranperda APBD TA 2023 di Rumdin Ketua DPRD, Kamis (10/11/2022).

Hendry Rosadi melanjutkan, pembangunan mall pelayanan publik yang kini masih berjalan nantinya akan melayani sekitar 200 kepengurusan perijinan.

Baca Juga :  Bupati Radityo Egi Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan, Keuangan Desa Harus Berdampak Nyata bagi Warga

“Karena disitu, menyangkut pelayanan publik semuanya dan beberapa kegiatan perijinan. Ada sekitar 200 perijinan disitu nantinya, itu harus segera dikejar. Karena, menyangkut pelayanan publik,” imbuhnya.

Hendry Rosadi lantas menjelaskan, apa-apa yang menjadi topik pembahasan dalam rapat itu.

“Sesuai dengan tupoksi kita, ini kita lagi menjalankan fungsi anggaran atau fungsi budgeting. Nah, ini melaksanakan pembahasan anggaran dan kita juga akan melihat skala prioritas yang ada di satker masing-masing sudah sesuai belum dengan RPJMD kita,” timpalnya lagi.

Pelayanan publik menjadi prioritas di tahun depan, dimana sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur direncanakan memiliki postur anggaran yang cukup besar.

Baca Juga :  Bupati Egi Ajak Lampung Selatan Bersahabat dengan AI, SDM Unggul Disiapkan Hadapi Masa Depan

“Ini yang memerlukan porsi anggaran lebih besar dari satker yang lain, kesehatan sekitar ada 400 miliar lebih kemudian pendidikan sekitar 600 miliar lebih dan ini yang mau kita ajukan lagi untuk infrastruktur supaya infrastrukturnya juga meningkat,” rincinya.

Pembangunan infrastruktur jalan, memang masih agak sedikit menengah. Dikarenakan jumlah luas jalan yang cukup panjang, sementara APBD belum bisa memenuhi untuk perbaikan semaksimal mungkin.

“Akhirnya, kita bicara skala prioritas mana-mana saja yang sekarang ini. Kita bagi, kita tanya wilayahnya ada wilayah bagian barat bagian timur dan bagian tengah jalan-jalan kita,” terusnya.

Berita Terkait

SPAK Imigrasi Kalianda 98,45, Kakanim: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga
Nilai Kepuasan 98,06, Imigrasi Kalianda Tak Mau Cepat Berpuas Diri
Pekerja Informal di Trans Tanjungan Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan
PNS Kementerian Imigrasi Bisa Ikut Seleksi Poltekimipas, Usia Maksimal 25 Tahun
Poltekimipas 2026 Buka Formasi Khusus Putra-Putri Papua
Mau Jadi Taruna Poltekimipas? Siapkan 12 Dokumen Ini
Wisata Dominasi Permohonan Paspor di Imigrasi Kalianda, Capai 3.721 Pemohon
Imigrasi Kalianda Rayakan HUT ke-81 RI dengan Perlombaan dan Penguatan Kekompakan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

SPAK Imigrasi Kalianda 98,45, Kakanim: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Nilai Kepuasan 98,06, Imigrasi Kalianda Tak Mau Cepat Berpuas Diri

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:16 WIB

Pekerja Informal di Trans Tanjungan Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:32 WIB

PNS Kementerian Imigrasi Bisa Ikut Seleksi Poltekimipas, Usia Maksimal 25 Tahun

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:31 WIB

Poltekimipas 2026 Buka Formasi Khusus Putra-Putri Papua

Berita Terbaru