LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi angkat bicara perihal aksi puluhan pedagang Pasar Smep di kantor Pemkot Bandarlampung, Jumat (22/10/2021).
Menurut Ketua DPC PDIP Bandarlampung ini, pihak Pemkot seyogyanya harus adil dalam pendataan dan penempatan pedagang lama di pasar Smep tersebut.
Hal tersebut dikarenakan pedagang lama tersebut telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berdagang di gedung baru Pasar Smep.
“Jangan sampai dengan pembangunan Pasar Smep, harusnya memberikan fasilitas justru mengusir pedagang yang lama,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Wiyadi juga mengatakan, pihaknya melalui komisi II akan menggelar hearing. Karena paguyuban pedagang sudah mengirim surat ke DPRD.
“Nanti pedagang akan duduk bersama dengan Komisi II untuk menyelesaikan masalah ini, suratnya sudah kita diskusikan,” kata dia.
Diketahui, sejumlah pedagang Pasar Smep menggelar aksi di Pemkot Bandarlampung dan menuntut pendataan ulang perihal penempatan pedagang di kios-kios gedung Smep Bandarlampung yang baru.
Terpisah, anggota DPRD Bandarlampung Agus Djumadi meminta Pemkot merangkul semua pedagang Pasar Smep.
Menurut Agus, para pedagang sebagai penggerak ekonomi Pasar Smep sudah cukup bersabar menanti selama lebih dari delapan tahun terkait penyelesaian pembangunan pasar ini.
“Kita menanti keseriusan pengelolaan Pasar Smep ini dengan dibukanya akses pasar agar tidak berada di dalam. Misalnya, membongkar ruko bagian depan dan dibukanya jalan masuk pasar agar lebih lapang dan pembeli pun tidak segan untuk datang,” kata Agus.
Anggota komisi II ini juga meminta Pemkot melalui Dinas Perdagangan bersama paguyuban pedagang beserta seluruh stakeholder pasar lainnya untuk membangun dan memajukan Pasar Smep ini khususnya untuk menjadikan pasar tradisional menjadi naik kelas yang lebih modern, bersih, dan nyaman.
Terlebih, Pasar Smep akan dijadikan pasar percontohan untuk Bandarlampung sebagai tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Nasional 2022.
Maka sudah sepatutnya pengelolaan pasar dilakukan secara profesional, pendataan dilakukan secara benar dan menyeluruh, jangan sampai pedagang yang telah lama berjualan malah tidak kebagian kios. (*)
Red
