Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Pemprov Lampung mempercepat pembenahan birokrasi agar lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan hal itu saat memimpin Coffee Morning bersama pelaku usaha di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025).
“Acara ini kami selenggarakan sebagai ruang dialog yang hangat dan terbuka untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha adalah lokomotif ekonomi daerah, dan birokrasi harus menjadi mesin pendorong di belakangnya,” kata Gubernur Mirza.
Ia menyampaikan bahwa selama delapan bulan terakhir, Pemprov Lampung fokus pada pembenahan birokrasi agar lebih pantas, cepat, dan mampu memahami kebutuhan investor maupun pelaku usaha.
“Birokrasi harus paham kebutuhan dunia usaha, yaitu daya saing. Tugas kami memastikan Lampung memiliki daya saing yang kuat melalui regulasi, pelayanan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan,” ujarnya.
Mirza menekankan tiga fokus pembangunan ekonomi daerah: meningkatkan daya saing, memperkuat SDM, dan memastikan kualitas kehidupan masyarakat semakin baik.
Ia menyoroti rendahnya kualitas SDM Lampung yang masih di peringkat 26 nasional, meski 71 persen penduduk berada pada usia produktif.
“SDM adalah kunci utama daya saing. Saat ini Lampung berada di peringkat 26 nasional dalam kualitas SDM. Dengan 71% penduduk usia produktif, kami ingin memastikan tenaga kerja kita memiliki kompetensi yang mampu bersaing dan menunjang dunia usaha,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Lampung kini berada di posisi keempat tertinggi di Sumatera berdasarkan PDRB. Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp150 triliun, didominasi komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, pisang, dan kopi.
“Kita ingin meningkatkan hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambahnya dinikmati di Lampung, bukan di luar daerah. Industri pengolahan singkong, gula, kopi, jagung, dan pisang akan terus kita dorong,” ungkapnya.
Untuk mendukung konektivitas komoditas dari desa ke pasar, Pemprov menyiapkan anggaran Rp4,8 triliun hingga 2029 untuk perbaikan jalan.
Program lain adalah pembangunan dryer dan penguatan BUMDes produktif di desa melalui Desaku Maju.
“Kami sedang memulai pilot project di 24 desa. Program ini akan menciptakan efisiensi besar bagi petani dan menambah pendapatan desa melalui BUMDes,” jelasnya.
Mirza juga menyebutkan adanya dampak positif kebijakan nasional terhadap kenaikan harga gabah dan jagung. Pendapatan petani meningkat, memicu perputaran ekonomi baru di desa.
“Sekitar Rp9 triliun uang berpindah ke desa setiap tahun. Ini bukti bahwa ekonomi kita mulai bergerak dari bawah (bottom-up growth), bukan lagi trickle down,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Pemprov menyiapkan pengembangan kawasan industri, pelabuhan logistik, hingga rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dengan insentif fiskal. Pembangunan ekstensi Tol Lematang–Panjang dijadwalkan mulai Mei 2026.
Menutup pertemuan, Mirza kembali meminta dukungan dunia usaha untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan vokasi di Lampung.
“Saya butuh bantuan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pelatihan vokasi, karena SDM unggul adalah modal utama kita,” pungkasnya. (*)
