LAMPUNGCORNER.COM, Menyusul Barbados, Jamaika mengungkap ambisi untuk merdeka sepenuhnya dari jejak koloni Inggris pada Selasa (22/3/2022). Para ahli telah memperingatkan efek domino dari keputusan Barbados tersebut sebelumnya.
Mereka memprediksi, langkah Barbados untuk mencopot Ratu Elizabeth II dari jabatan sebagai kepala negara akan beriak ke negara-negara Persemakmuran lain.
Kini, Ratu Elizabeth II mengepalai 15 dari 54 negara Persemakmuran. Negara-negara itu yakni Antigua dan Barbuda, Australia, Belize, Barbados, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon, Bahama, dan Tuvalu.
Tak cuma Jamaika, ada beberapa negara yang mencoba melepaskan diri sepenuhnya dari Inggris Raya. Berikut daftarnya:
Jamaika
Beberapa waktu belakangan, Jamaikan mencoba melepaskan diri dari secara penuh dari Inggris. .
Disadur dari laman resmi pemerintah, PM Jamaika Andrew Holness menggambarkan tanah airnya sebagai negara yang terbuka. Ia kemudian mengungkap kebanggaan atas pencapaian Jamaika sejauh ini.
“Jamaika adalah negara yang sangat bebas dan liberal. Orang-orangnya sangat ekspresif, dan saya yakin Anda pasti pernah melihat spektrum ekspresinya,” tutur Holness.
“Kami sangat bangga dengan sejarah kami dan apa yang telah kami capai, dan kami terus maju,” sambung Holness.
Holness bahkan mengungkapkan hal tersebut saat Pangeran William berkunjung ke Jamaika.
Antigua dan Barbuda
PM Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, berbagi sentimen Holness. Menurut Browne, Jamaika telah menempuh langkah ke arah yang benar.
Browne bahkan mengatakan, pemutusan hubungan dengan Ratu Elizabeth II merupakan aspirasi seluruh negara Karibia. Sebab, mereka mendambakan kemerdekaan secara penuh.
“Dengan begitu, kita akan benar-benar menutup lingkaran kemerdekaan itu. Kami memiliki individu yang dapat menjabat sebagai presiden di negara kami masing-masing, dan saya percaya bahwa setiap negara di Karibia Persemakmuran semuanya bercita-cita untuk menjadi republik,” jelas Browne, sebagaimana dikutip dari Jamaica Gleaner.
Browne kemudian melanjutkan, Antigua dan Barbuda juga berkeinginan untuk melepaskan diri dari Ratu Elizabeth II.
Namun, ia menerangkan, oposisi parlementer kerap menceburkan diri dalam permainan politik saat membahas permasalahan tersebuti.
“Itulah sifat politik kita, sangat sempit,” ujar Browne.
Selandia Baru
Perdebatan mengenai penghapusan monarki telah bergemuruh selama beberapa dekade terakhir di Selandia Baru.
Gerakan yang mendukung perubahan itu turut bergejolak di Australia. Negara itu kemudian mengadakan referendum pada 1999 lalu. Tetapi, upaya itu menemui kegagalan.
Sementara itu, St Vincent dan Grenadines melangsungkan referendum untuk menjadi republik pada 2009. Bernasib seperti Australia, negara itu pun kini masih dikepalai Ratu Elizabeth II.
Di sisi lain, Selandia Baru sempat menilik kemungkinan transisi menjadi republik pula. PM Selandia Baru, Jacinda Arden, memprediksi perubahan itu akan terjadi semasa hidupnya.
“Ketika saya dimintai pendapat, saya pikir dalam hidup saya, saya pikir itu adalah kemungkinan kita akan bertransisi. Ini bukan sesuatu yang diprioritaskan oleh Pemerintah ini sama sekali,” papar Arden kepada The Guardian pada 2018.
Pekan lalu, seorang profesor hukum bernama Dr Morris mengungkap pengamatan terkait kemungkinan itu. Menurut Morris, Selandia Baru dapat membuat keputusan tersebut dengan mudah melalui penyusunan undang-undang sederhana.
Morris menerangkan, negara itu tidak memiliki hambatan konstitusional untuk mengubah pemerintahan menjadi republik. Kendati demikian, Selandia Baru tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menempuh langkah tersebut.
“Meskipun sebagian besar pihak mengatakan mereka mengharapkan Selandia Baru menjadi Republik pada waktunya, mereka belum benar-benar melakukan apa-apa dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya,” tutur Morris, seperti dikutip dari Express.
Kanada
Hubungan Kanada dengan monarki Inggris kembali menjadi sorotan akibat keputusan sejumlah negara Persemakmuran.
Jajak pendapat pada Februari 2022 oleh Research Co. menunjukkan, 49 persen warga Kanada menginginkan kepala negara terpilih. Sementara 21 persen warga ingin mempertahankan monarki
Terlepas dari dukungan yang kian memudar, penghapusan monarki tetap menjadi proses yang rumit. Para ahli mengatakan, Kanada membutuhkan persetujuan dari Dewan Rakyat, Senat, dan setiap legislatif provinsi untuk mengubah konstitusi.
Proses itu disebut-sebut akan memakan waktu hingga bertahun-tahun. Terlebih, komunitas penduduk asli di Kanada memiliki perjanjian sendiri dengan monarki Inggris.
“Di bawah konstitusi kami, 10 provinsi harus menyetujui perubahan jabatan Ratu dan sangat sulit bagi 10 provinsi untuk membuat keputusan yang sama pada saat yang sama,” sebut sejarawan Carolyn Harris, sebagaimana dikutip dari Global News.
“Jadi di Kanada, itu akan menjadi proses yang sangat rumit dibandingkan dengan proses yang relatif mudah di Barbados,” lanjut Harris.
Red
