LampungCorner.com, PESAWARAN – Mantan anggota legislatif Kabupaten Pesawaran, Johnny Corne menyoroti terkait isu keterlambatan penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa di Kabupaten setempat ada unsur kepentingan politik.
“Jika tidak dijabarkan secara komperhensif akan membuat salah pemahaman ditengah masyarakat, maka jangan sampai isu Siltap dipolitisasi untuk kepentingan calon kepala daerah dalam menjatuhkan calon lain,” ujar Johnny Corne, Kamis (19/09/2024).
Menurutnya, semua harus berfikir bersama terkait keterlambatan Siltap, sebab anggaran yang sudah direncanakan secara matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
“Ya, karena sekarang itu kan sudah direncanakan dengan matang dari mana sumber dananya untuk sumber pembayaran itu sendiri, Siltap itu direncanakan dibayar lewat sumber pemasukan salah satunya dana bagi hasil (DBH). Kita semua tau DBH kita terhambat dan hal itu bukan cuma terjadi di Pesawaran saja,” ucapnya.
“Jadi ya jangan cuma bisa protes, ayo kita gedor juga Pemerintah Provinsi agar membayarkan DBH, kalau DBH sudah dibagikan selesai urusan Siltap itu,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Johnny, proses berjalannya anggaran itu sangat ketat dan tidak memungkinkan apabila untuk bermain tambal sulam dalam pembayaran anggaran. Dan Siltap aparatur desa itu masuk dalam APBD Kabupaten Pesawaran untuk pembayaran ADD yang sumber dananya direncanakan berasal dari DBH Provinsi Lampung.
“Ya jelas sekarang ini ketat jadi ini bukan kelalaian pemerintah daerah, ayo kita bantu pemerintah dalam menyelesaikan itu, karena sudah dianggarkan melalui pembahasan DPRD terkait berapa yang dibayar maupun dari mana alokasi pembayarannya,” tutup Johnny. (*)
Laporan: Paggy
Editor: Furkon Ari













