Lampungcorner.com, Tulang Bawang – Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, AKP Wido Dwi Arifiya Zaen, menyatakan kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Antar Kampung (Bumakam) di Kabupaten Tulangbawang yang kini disupervisi KPK telah masuk tingkat penyidikan.
Dia mengaku, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 kepala kampung di empat kecamatan yang tergabung dalam Bumakam serta pengurus PT Tulangbawang Maju Bersama yang menjadi tempat Bumakam bernaung.
“Sudah naik ke sidik (penyelidikan red). Kami sudah memeriksa 47 kepala kampung, saksi ahli pidana dari Universitas Lampung, dan petunjuk dokumen pembukuan perusahaan,” kata Wido Dwi Arifiya Zaen. Senin, 7 Februari 2022.
Wido mengaku, pihaknya kini tengah menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung dan hendak meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi).
“Sedang menunggu hasil audit BPKP Provinsi Lampung, lalu akan melalukan pemeriksaan saksi ahli perbendaharaan negara, dan ahli Permendes dari Kementrian Desa (Kemendes PDT dan Transmigrasi red) bulan ini,” ungkap dia.
Menurut dia, kasus itu bergulir sejak tiga tahun lalu atau 2019, lantaran diduga terdapat kesalahan dalam pendirian dan sistem pengelolaan.
Komisaris PT Tulangbawang Maju Bersama, Tatang Hermansyah, mengaku tidak mengetahui persis penyebab Bumakam gulung tikar. Dia bilang, hingga kini namanya masih tercatat sebagai komisaris, lantaran perusahaan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Iya (sebagai komisaris), saya masuk keadaan (perusahaan) sudah bangkrut, semenjak bangkrut enggak ada lagi RUPS,” ujar dia.
Tatang menjelaskan, total terdapat 47 kampung yang menanamkan saham di Bumakam dengan nilai Rp50 juta per kampung,” singkatnya. (als).
