LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Dua terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tulangbawang divonis berbeda, Kamis (21/10/2021).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang (Kadisdik Tuba), Nasaruddin, dijatuhi enam tahun penjara.
Selain itu, ia dikenai denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.
Majelis hakim PN Tanjungkarang juga meminta terdakwa membayar uang pengganti Rp2,86 miliar.
“Apabila tidak membayar uang pengganti hukuman diganti tiga tahun penjara,” ujar ketua majelis hakim Efiyanto.
Sementara, Manajer Koperasi BMW Guntur Abdul Naser, divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.
Selain itu, membayar uang pengganti Rp710 juta. Apabila tidak membayar, diganti kurungan 2,5 tahun.
Keduanya, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999.
Vonis tersebut, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa menuntut Nasaruddin 8,5 tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara.
Juga membayar uang pengganti Rp2,962 miliar dikurangi Rp100 juta yang telah disita penyidik.
Sementara, Guntur dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan.
Guntur juga diminta membayar uang pengganti Rp710 juta.
Apabila tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang. Kalau tak cukup juga, diganti dengan pidana empat tahun.
Menanggapi vonis tersebut, (JPU) dari Kejari Tulangbawang Hendra Dwi Gunadi memilih pikir-pikir.
Diketahui, awalnya Pemkab Tulangbawang mendapatkan DAK fisik prasarana yang bersumber dari APBD Tuba Rp36,19 miliar untuk dibagikan ke 142 sekolah.
Rincinya, SD negeri sebanyak 75 sekolah dengan nilai Rp21,94 miliar, SD swasta untuk 11 sekolah sebesar Rp1,58 miliar, dan SMP negeri untuk 41 sekolah Rp9,72 miliar.
Lalu, SMP swasta untuk 11 sekolah dengan nilai Rp1,56 miliar dan Sanggar Kegiatan Belajar atau TK untuk empat sekolah sebesar Rp1,37 miliar.
Kemudian, tiap sekolah diminta menyetorkan fee 12,5 persen. Ada juga yang 10 persen dari bantuan yang diterima.
Perbuatan kedua terdakwa ini menyebabkan kerugian negara Rp3,67 miliar. (*)
Red
