BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keamanan, mempererat persatuan, serta mendorong terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
Ajakan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 PP Polri di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/7/2026).
Mirza menegaskan, keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan, melainkan menginginkan rasa aman dan peluang hidup yang lebih baik.
“Masyarakat kita sebenarnya tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin pemerintah mampu menghadirkan rasa aman dan membuka lebih banyak harapan,” ujarnya.
Ia menilai pengalaman para purnawirawan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menjadi modal sosial yang penting. Karena itu, meski telah memasuki masa purna tugas, semangat pengabdian para Bhayangkara dinilai tetap relevan dan dibutuhkan.
Selain menjaga keamanan, Mirza juga mengajak keluarga besar PP Polri mendukung berbagai program prioritas Pemprov Lampung. Di antaranya peningkatan investasi, penguatan ekonomi desa melalui koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya berkutat pada keamanan konvensional. Ancaman berupa penyebaran hoaks, provokasi, hingga potensi perpecahan di ruang digital dinilai perlu diantisipasi bersama.
“Peran purnawirawan sangat dibutuhkan sebagai penyejuk dan penjaga persatuan di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua PP Polri Daerah Lampung Brigjen Pol. (Purn.) Muhammad Ikhsan mengatakan, pihaknya memiliki 2.745 anggota yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Ia menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengawal pembangunan daerah.
“Pensiun hanyalah masalah administrasi. Tanggung jawab moral untuk menjaga tegaknya NKRI, mendukung stabilitas keamanan, serta mengawal program pembangunan daerah adalah kewajiban yang kami bawa hingga akhir hayat,” tegasnya. (*)
