LampungCorner.com, LAMTIM – Inovasi pelayanan publik kini hadir di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung.
Pemerintah daerah secara resmi membuka soft opening Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Islamic Center, Sukadana, pada Jumat (27/12/2024).
Acara ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama berbagai instansi yang berkontribusi dalam layanan terpadu ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung Timur, Edy Saputra, menjelaskan bahwa MPP ini menyediakan 56 jenis layanan yang tersebar di 15 loket.
“Instansi yang tergabung meliputi Kepolisian Resor Lampung Timur, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Lampung, hingga berbagai OPD seperti Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Ke depan, jumlah layanan dan instansi akan terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Edy.
Edy juga menekankan bahwa langkah selanjutnya adalah penguatan infrastruktur, penyediaan fasilitas ramah kelompok rentan, dan pengembangan layanan.
“Kami menargetkan uji coba layanan kepada masyarakat mulai awal tahun 2025,” tambahnya.
Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Ia menilai MPP sebagai simbol komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat dan transparan.
“Mal Pelayanan Publik ini bukan hanya pusat layanan, tetapi juga wujud nyata inovasi daerah dalam mendukung reformasi birokrasi,” katanya.
Ia berharap soft opening ini menjadi awal evaluasi operasional dan peningkatan keterampilan petugas untuk memberikan pelayanan terbaik.
Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur optimis bahwa kehadiran MPP akan membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, inklusif dan terintegrasi.
MPP Lampung Timur adalah langkah maju dalam menyatukan berbagai layanan administrasi dalam satu atap, menjadikan pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien. (*)
Laporan: Fahri
Editor: Furkon Ari
