LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Panas dingin menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung pada 23-25 Desember mendatang mulai terasa.
Setidaknya ada lima isu yang belakangan mencuat dan menjadi perhatian bukan saja di level Lampung, namun sampai nasional.
Pertama, isu borong hotel oknum Kementerian Agama (Kemenag) bertepatan agenda muktamar.
Kedua, krisis kepercayaan kepada Ketua Steering Committee (SC) muktamar, Prof M Nuh.
Ketiga, kekhawatiran hajat besar yang menyedot ribuan orang ke Lampung menjadi klaster baru Covid-19.
Keempat, adanya pemerintah daerah yang meminta dana hingga ratusan juta dengan alasan menyukseskan agenda ini.
Kelima, siapa kandidat yang pantas untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU (Ketum PBNU).
Nah, isu pertama ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Lampung M Irfandi.
Menurutnya, ada oknum atas nama Kementerian Agama (Kemenag) yang memborong hotel di Bandarlampung untuk menjegal muktamar.
Dalam keterangan resminya, Senin (8/11/2021), Irfandi menyebut hotel yang diborong mulai dari berbintang hingga bertaraf biasa.
Di antaranya, Hotel Novotel 80 kamar, Hotel Emersia 80 kamar, Hotel Springhil 80 kamar, Hotel Yuna 120 kamar, Hotel Amalia 70 kamar, Hotel Swissbell 50 kamar hingga Hotel Sheraton 80 kamar.
“Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda muktamar,” sesalnya.
Namun, Plt Kabiro Humas Data dan Informasi Kemenag, Thobib Al-Asyar membantah tudingan tersebut.
Ia juga sudah berkoordinasi dan mengecek kabar tersebut ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Lampung.
Kemenag Lampung pun tidak memesan kamar-kamar tersebut. Sama halnya dengan Kemenag pusat di Jakarta.
Hal ini dikuatkan keterangan Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Juanda Naim. Ia memastikan telah memeriksa instansinya.
Dia menjamin, tidak ada pegawai di jajarannya yang mem-booking hotel pada tanggal dimaksud.
“Kami tidak melakukan. Kalau menyukseskan dalam porsi pembinaan ormas keagamaan iya. Kalau menyiapkan hotel tidak, anggarannya dari mana,” ujar Juanda kepada rilislampung.id (group lampungcorner.com) Rabu (10/11/2021).
Dua manajemen hotel yang disebut telah dipesan juga menegaskan hal sama.
Marketing Communication (Marcom) Hotel Sheraton, Trias Prananingrum, menjelaskan booking-an kamar bertepatan tanggal muktamar memang ada.
“Namun, didominasi oleh pribadi yang berasal dari Palembang, Lampung, dan Jakarta,” paparnya, Rabu (10/11/2021).
Dia mengaku telah mengonfirmasi pemesanan kamar ini pada tim sales. Tak ada booking-an atas nama kemenag.
Pihak Yunna Hotel juga membantah. Hotelnya dikatakan telah dipesan 120 kamar. Padahal, jumlah kamar hanya 99.
“Untuk tanggal 23 sampai 25 pun belum ada booking-an,” ujar pihak Yunna yang menolak disebut namanya.
Saat dikonfirmasi ulang Minggu (14/11/2021), Irfandi menyebut dirinya hanya meminta klarifikasi dari Kemenag.
Ia juga menyatakan tudingan bukan atas nama NU, melainkan pribadi. Dan karena panitia Muktamar sudah terbentuk, ia menyerahkan penelusuran masalah ini pada mereka.
“Kalau mereka (Kemenag) membantah ya sudah, artinya klarifikasi sudah dilakukan. Alhamdulillah jika tidak ada persoalan,” ungkap Irfandi kepada rilislampung.id (group lampungcorner.com).
Isu kedua muncul dari PWNU Lampung yang mengaku kecewa dengan kinerja Ketua SC, M Nuh.
Dalam kunjungannya ke Lampung, Sabtu (13/11/2021), Nuh mendadak dan sepihak dianggap membatalkan rencana pengecekan lokasi bakal penutupan muktamar di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL).
Padahal pada saat itu, sejumlah panitia seperti Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung KH Moh Mukri serta para panitia daerah telah lama menunggu untuk mendiskusikan persiapan teknis dan lain sebagainya.
Yang membuat para panitia kecewa, M Nuh beserta rombongan malah memilih berkunjung ke kampus Universitas Malahayati.
M Nuh diketahui bertemu dengan Rektor Universitas Malahayati Dr dr Muhammad Farich yang juga pengurus PWNU Lampung.
”Tapi nyatanya malah seolah menghindar dan bermanuver. Ini membuat kami menjadi curiga Pak Nuh turut bermain politik dalam muktamar ini,” ujar Wakil Sekretaris PWNU Lampung, Maskut Candranegara, Sabtu (13/11/2021).
Maskut sangat menyayangkan sikap M Nuh tersebut. Dengan memegang amanah sebagai ketua dewan pengarah, mantan Mendikbud tersebut semestinya menjadi jembatan dan bisa merangkul semua elemen dalam rangka menyukseskan gelaran muktamar.
Apalagi pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, membutuhkan pengelolaan tak seperti biasanya.
”Kami sebagai tuan rumah dan panitia daerah ingin sekali bisa menjalankan amanat Muktamar NU sebaik mungkin. Sayang, di lapangan malah tercederai dengan kepemimpinan SC yang diduga tidak netral,” tandasnya.
Maskut meminta masalah ini perlu menjadi evaluasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperbaiki kinerja jajaran SC, terutama M Nuh.
Hal ini penting karena berkaitan dengan muruah PBNU serta kredibilitas SC sendiri yang sejatinya menjadi komando tertinggi gelaran muktamar.
”Pak Nuh membuat situasi muktamar menjadi panas dan tak kondusif. Sayang nama besar NU ke depan akan tercederai jika hal seperti ini dibiarkan,” tegas Maskut.
Sayang, sampai berita diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari M Nuh.
Namun Koordinator Humas dan Komunikasi PWNU Lampung, Juwendra Asdianyah, menyebut ketidakpuasan terhadap M Nuh hanya sebuah dinamika.
“Biasa itu. Mulai hari ini kita juga minta ke semua kawan-kawan, tidak semua bicara. Agar misalnya, mungkin hanya unek-unek pribadi terus mengatasnamakan PWNU,” jelasnya, Minggu (14/11/2021).
Menurut dia, setiap akhir pekan, panitia pusat selalu ada di Lampung. Kebetulan, pada Sabtu (13/11/2021), giliran M Nuh yang datang dan mengunjungi Universitas Malahayati.
“Insyaallah pekan depan (M Nuh) akan datang lagi dan akan ke UIN RIL. Dan nggak bener beliau tidak netral. Ini hanya masalah teknis,” ungkapnya.
Isu ketiga, soal kekhawatiran muktamar jadi klaster baru Covid-19. Sebab, jumlah peserta muktamar diperkirakan mencapai ribuan orang, tepatnya 2.295 orang.
Skemanya dari 34 PWNU sebanyak 102 orang, 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), 14 badan otonom (42 orang), dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat.
Ditambah utusan PBNU dari unsur syuriyah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), tanfidziyah (38 orang), ditambah panitia 336 orang.
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-34 NU, KH Imam Aziz, meyakinkan muktamar menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.
Hal ini dimulai dari pendaftaran peserta yang nantinya akan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana pun mengaku sudah berkoordinasi dengan NU dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Lampung.
“Insyallah, semua dilaksanakan dengan prokes,” tulis Reihana saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA).
Isu keempat soal permintaan dana dari Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) kepada lima perusahaan.
Melalui surat tertanggal 9 November 2021, Bupati Lamteng Musa Ahmad meminta partisipasi perusahaan dengan dukungan dana Rp500 juta.
Musa yang dikonfirmasi rilislampung.id (group lampungcorner.com)membenarkan surat tersebut.
“Iya, kenapa Dek,” singkatnya dalam pesan WA, Minggu (14/11/2021).
Dikonfirmasi soal ini, Koordinator Humas dan Komunikasi PWNU Lampung, Juwendra berjanji menyampaikannya kepada Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung KH Moh Mukri.
”Ini bukan domain saya menjawab. Tapi, nanti saya sampaikan,” jelasnya. Sementara, Mukri yang dihubungi berkali-kali tidak menjawab.
Isu kelima menyoal siapa kandidat yang tepat memimpin PBNU ke depan.
Teranyar, nama mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dinilai layak memimpin PBNU.
Adalah politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengusulkan nama Jusuf Kalla sebagai calon ketum PBNU.
Sebelumnya, sejumlah nama telah masuk dalam bursa calon ketum PBNU. Salah satunya adalah KH Said Aqil Siraj yang juga ketum PBNU saat ini.
Kemudian ada nama KH Marzuki Mustamar, KH Hasan Mutawakkil Alallah, KH Said Aqil Siraj, KH Bahaudin Nursalim atau Gus Baha, dan KH Yahya Cholil Staquf.
Terlepas dari munculnya isu-isu tersebut, Juwendra mengajak fokus semua pihak terutama NU untuk menyukseskan agenda besar ini.
Ia menilai, dalam sejarah Lampung baru ini pada even nasional mendatangkan peserta ribuan orang.
Tentunya, hal itu bisa menggerakkan wisata dan ekonomi di Lampung.
“Seperti penginapan hotel dan rumah makan, itu kan bukan punya NU. Tapi masyarakat umum. Sehingga dengan adanya muktamar ini memiliki dampak untuk masyarakat luas,” paparnya. (*)
Red
