TULANGBAWANG – Pemkab Tulangbawang mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu (28/4/2021).
Penghargaan yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama, SE.,MM.,Ak.,CSFA itu diterima Bupati Tulangbawang Winarti di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandarlampung.
Hal itu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Dalam arahannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama mengucapkan terima kasih kepada bupati dan jajarannya atas kerja samanya yang sudah mendukung pada saat pelaksanaan pemeriksaan, seperti dilansir dari rilislampung.id (group lampungcorner.com)
”Dan dengan ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Tulangbawang. Semoga ini menjadi momentum untuk lebih mendorong kinerja, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Tuba Sopi’i Azhari mengatakan, laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemkab Tulangbawang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DRPD.
Menurutnya, selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan akan terus mendorong dan mengawal proses tindak lanjut yang diamanatkan kepada Pemkab Tulangbawang.
Sementara, Bupati Tulangbawang Winarti menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas diserahkan opini WTP.
Menurutnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sudah melakukan audit selama 60 hari lamanya di Pemkab Tulangbawang.
”Saya sangat yakin, BPK memiliki standar yang digunakan secara tetap dalam undang-undang keuangan negara yang disebut SPKN (standard pemeriksaan keuangan negara),” ucapnya.
Ke depan, lanjut Winarti, pihaknya berharap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemkab Tulangbawang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran.
”Harapan saya sangat besar, untuk membangun infrastruktur di Pemkab Tulangbawang. Saya berharap BPK RI Perwakilan Lampung senantiasa memberikan bimbingan dan arahan,” pungkasnya.(*)
Redaksi
