Penyidikan Dugaan Korupsi KONI Rampung, Tapi Kejaksaan Belum Umumkan Tersangka, Ini Sebabnya

- Jurnalis

Senin, 25 Juli 2022 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konferensi pers Kejati Lampung. Foto: Pandu Satria

Konferensi pers Kejati Lampung. Foto: Pandu Satria

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI Lampung sudah bergulir lama di Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

Namun hingga Jumat (22/7/2022), perkara tersebut belum juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Padahal, Kajati Lampung Sigit Yulianto mengklaim proses penyidikan kasus tersebut sudah rampung.

“Selesai penyidikan. Saat ini di tahap perhitungan kerugian negara di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya seperti dikutip dari Rilisid Lampung, Minggu (24/7/2022).

Sigit pun membantah penilaian yang menyatakan kasus dan hibah KONI Lampung itu mandek.

Baca Juga :  Gerobak Listrik Rp2,8 Miliar Jadi Temuan BPK, Vendor yang Sama Kembali Dapat Kontrak 2026

“Dari BPKP, nanti mereka akan turun ke lapangan. Kita ini hanya menunggu,” ujarnya.

Pada bagian lain, Sigit mengklaim di angka 68,45 persen per 18 Juli 2022. Ini berdasarkan penilaian internal Kejaksaan Agung.

Sementara, jumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) kejati untuk kasus pidana umum ada 28 orang. Dari jumlah itu, baru dua tertangkap.

Untuk perkara orang dan harta benda (Oharda) sebanyak 52 perkara, tindak pidana umum lain (TPUL) 81 perkara, narkotika dan zat adiktif lainnya 99 perkara dengan 232 perkara P-16 (surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana).

Baca Juga :  Tak Cukup Berbekal Ijazah, UBL Kenalkan Professional Passport untuk Cetak Lulusan Siap Kerja

Untuk pidana khusus, dalam tahap penyelidikan sebanyak empat perkara dan tahap penyidikan satu kasus (menunggu penghitungan kerugian negara BPKP).

Sedangkan, Kejaksaan Negeri Metro, Tanggamus, dan Lampung Selatan telah dilakukan penilaian dan selanjutnya diusulkan kepada tim penilaian nasional untuk memeroleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). (*)’

 

Sumber : Rilis.id

Berita Terkait

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
11 Provinsi Mulai Daftar Porwanas XV Lampung, 5.000 Wartawan Dibidik Hadir
Wakapolda dan Dirresnarkoba Lampung Berganti, Kapolri Tunjuk Singgamata dan Ferizal
Enam Hari Ibu Tak Berkabar, Anak Temukan Jasadnya di Dasar Sumur
Ditanya Pemuda Lampung soal Ijazah Gibran, Presiden PKS: Ini Mencederai Rasa Keadilan
Pulang ke Almamater, Ketua HIPMI Lampung Gilang Ramadhan Suntik Semangat Wirausaha Pelajar
Kolam Lindi TPA Bakung Masih Bermasalah, Pembenahan Belum Optimal
Berita ini 118 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:49 WIB

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya

Sabtu, 7 November 2026 - 20:30 WIB

Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027

Jumat, 6 November 2026 - 07:59 WIB

11 Provinsi Mulai Daftar Porwanas XV Lampung, 5.000 Wartawan Dibidik Hadir

Rabu, 4 November 2026 - 09:25 WIB

Wakapolda dan Dirresnarkoba Lampung Berganti, Kapolri Tunjuk Singgamata dan Ferizal

Rabu, 4 November 2026 - 08:32 WIB

Enam Hari Ibu Tak Berkabar, Anak Temukan Jasadnya di Dasar Sumur

Berita Terbaru

Muhammad Arif Al Hakim terpilih sebagai Ketua Umum PC IMM Lampura periode 2026–2027 dalam Muscab ke-XXIII.

LAMPUNG UTARA

Raih 22 Suara, Muhammad Arif Al Hakim Pimpin PC IMM Lampura

Selasa, 10 Nov 2026 - 11:06 WIB