LampungCorner.com, PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Musrenbang ini dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, unsur Forkopimda.
Lalu, pimpinan instansi vertikal, para pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pesawaran, camat dan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, perwakilan Gapoktan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat.
Pada tahun 2027, arah pembangunan Kabupaten Pesawaran mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.
Menurutnya, RKPD 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025–2029, sekaligus mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029. Seluruh perencanaan tersebut diselaraskan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Musrenbang ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, aspirasi para pemangku kepentingan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Bupati Nanda.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,38 persen, meningkat 1,49 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Pesawaran mencapai Rp23,45 triliun, yang memberikan kontribusi 4,44 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 36,86 persen, diikuti sektor perdagangan 17,30 persen, industri pengolahan 14,15 persen, konstruksi 10,26 persen, serta sektor lainnya 21,43 persen.
Dalam mendukung kebijakan strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga melaporkan pelaksanaan program MBG yang saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan.
Bupati menyebutkan, di Kabupaten Pesawaran saat ini terdapat 52 SPPG yang melayani sekitar 130.416 penerima manfaat. Selain itu, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga terus dikembangkan di berbagai kecamatan, dengan jumlah 47 gerai yang telah beroperasi di sejumlah wilayah.
Tidak hanya itu, Pemkab Pesawaran juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berlokasi di Jalan Lintas Barat, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sekolah tersebut akan berdiri di atas lahan sekitar 7 hektare dengan kapasitas 1.200 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Bupati Nanda menegaskan bahwa seluruh arah pembangunan daerah tetap berlandaskan pada visi “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi pembangunan yaitu Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.
“Program-program tersebut diharapkan menjadi game changer pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai fondasi pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan struktur ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan.
Gubernur juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk berperan aktif menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.
“Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa. Jika desa tumbuh, maka kabupaten akan tumbuh, dan pada akhirnya provinsi serta negara juga akan tumbuh,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Lampung juga mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah tetap menjunjung tinggi prinsip good governance, sehingga pembangunan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
Editor: Furkon Ari
