Polda Lampung Periksa PTPN dan Sita Emas JSR, Terkait Kasus Tambang Ilegal Way Kanan

- Jurnalis

Kamis, 9 April 2026 - 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Polda Lampung terus mengembangkan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. Terbaru, penyidik mengamankan sejumlah emas dari toko perhiasan JSR di Bandar lampung.

Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Herri mengatakan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penelusuran aliran hasil tambang ilegal di Way Kanan yang diduga dipasarkan melalui toko JSR.

“Kami lakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait hasil penambangan emas dari Way Kanan yang ternyata diduga di jual di toko perhiasan JSR,” katanya, Kamis (9/4/2025).

Untuk memastikan asal-usul emas, penyidik akan melibatkan saksi ahli guna menguji kesesuaian kadar emas yang dijual di toko JSR dengan karakteristik emas dari wilayah Way Kanan.

Selain itu Polda Lampung juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajemen PTPN.

Sebelumnya diberitakan Polda Lampung berhasil mengamankan 24 tersangka penambang emas ilegal di tujuh titik di Kabupaten Way Kanan, pada Selasa (10/3).

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan, pihaknya telah berhasil mengungkap kasus illegal mining atau pertambangan ilegal di Kabupaten di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 8 Maret 2026.

Menurutnya, operasi untuk illegal mining tersebut, Polda Lampung bersama dengan Kodam XXI Raden Inten melakukan kegiatan penertiban dan penegakan hukum di tiga Kecamatan.

Baca Juga :  Dituding Gelapkan Mobil Rental Rp1,16 Miliar, Anggota DPRD Bandar Lampung Yunika Buka Suara

Pertama di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, kedua Kecamatan kumpul dan Kecamatan Baradatu. Keseluruhannya, di dalam areal HGU perkebunan PTPN 7 Kabupaten Way Kanan.

“Dari 24 orang dan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ada 14 sementara 10 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peran serta keterlibatan masing-masing dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin serta memastikan terkurungnya,” jelasnya.

Para pelaku melanggar unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada 158 dan pasal 13 undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara dasarnya adalah laporan polisi model a Nomor 8 Nomor 9 nomor 10 bulan Maret 2026 SPKT Ditress Polda Lampung tanggal 9 Maret 2026.

Ada 7 lokasi titik dari 11 titik yang sudah diungkap. Tiga titik berada di jalan lintas Sumatera PTPN 1 regional 7 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya, jalan lintas Martapura yang ke-4 jalan KM 9 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang kelima jalan KM 6 Blambangan Umpu Way Kanan yang ke-6 Sungai besi samping lahan PTPN 1 regional 7 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang ke-7 lokasi PTPN 1 regional 7 seputar Sungai putih Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Lindungi 35.193 Pekerja, Wartawan Masuk Sasaran Berikutnya

Barang bukti yang sudah diamankan yaitu 41 unit excavator dengan rincian 7 unit sudah di Polda Lampung kemudian 2 dalam perjalanan menuju Polda Lampung dan 30 unit masih di TKP yang seluruhnya nanti akan kita bawa ke Polda Lampung.

Barang bukti yang kedua yaitu 24 unit mesin dompleng atau Alkon 4 sudah di Polres dan 20 masih di TKP yang ketiga 47 buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar selanjutnya 17 unit kendaraan roda dua satu unit kendaraan roda empat.

Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 1 limbah 8 contoh pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara contoh lampiran 1 Nomor 133 undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana untuk pasal 158 unsurnya adalah setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 dipidana dengan penjara 5 tahun paling lama dan denda 100 miliar rupiah. (*)

Berita Terkait

PTPN I Genjot Sport Tourism, Banaran Trail Run Jadi Mesin Ekonomi Baru
Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat
Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa
Direktur Manajemen Aset PTPN I: Banaran Trail Run Model Penciptaan Ekosistem Ekonomi Kawasan
Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
Tim Gabungan Bongkar Dugaan Lokasi Penyalahgunaan Narkoba, Enam Remaja Diamankan
Berita ini 173 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:16 WIB

PTPN I Genjot Sport Tourism, Banaran Trail Run Jadi Mesin Ekonomi Baru

Selasa, 10 November 2026 - 08:18 WIB

Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut

Senin, 9 November 2026 - 18:55 WIB

Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa

Senin, 9 November 2026 - 16:39 WIB

Direktur Manajemen Aset PTPN I: Banaran Trail Run Model Penciptaan Ekosistem Ekonomi Kawasan

Senin, 9 November 2026 - 10:49 WIB

Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya

Berita Terbaru

Muhammad Arif Al Hakim terpilih sebagai Ketua Umum PC IMM Lampura periode 2026–2027 dalam Muscab ke-XXIII.

LAMPUNG UTARA

Raih 22 Suara, Muhammad Arif Al Hakim Pimpin PC IMM Lampura

Selasa, 10 Nov 2026 - 11:06 WIB