Proyek Rp1,6 Miliar PAUD Lampura Disorot, Kabid Enggan Buka Data Penerima

- Jurnalis

Selasa, 21 April 2026 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Foto dok

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Foto dok

LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Dugaan minimnya transparansi mencuat dari Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terkait penyaluran proyek bernilai lebih dari Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBN 2025 melalui skema Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sorotan ini muncul setelah Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdik Lampura, Yeni Sulistina, enggan mengungkap daftar lembaga PAUD penerima bantuan tersebut. Padahal, proyek itu mencakup pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), buku, hingga laptop.

“Maaf mas, saya tidak bisa memberikan data tanpa persetujuan pak kadis. Sebaiknya komunikasikan langsung dengan kadis,” ujar Yeni melalui pesan singkat.

Baca Juga :  Geger Penipuan Asmara dari Dalam Rutan Kotabumi, 1.200 Korban dan 156 HP Disita

Yeni hanya menyebutkan bahwa dana lebih dari Rp1,6 miliar tersebut disalurkan kepada 32 PAUD di Lampura dalam bentuk barang. Namun, saat diminta rincian, ia mengaku tidak mengingat detail item pengadaan.

“Penyalurannya dalam bentuk barang, itemnya banyak, saya tidak hafal,” jawabnya singkat.

Ia menambahkan, puluhan PAUD penerima bantuan tersebut merupakan hasil verifikasi pemerintah pusat pada tahun 2024. Setiap lembaga disebut menerima alokasi sekitar Rp51 juta dalam bentuk barang, dengan syarat minimal terakreditasi B.

“Data dari pusat sudah ada nama sekolahnya, kami hanya membelanjakan. Penyerahan dilakukan di aula dinas pendidikan,” jelasnya.

Baca Juga :  SPMB 2026 Lampung Utara Dirombak, Nilai TKA Kini Jadi Penentu Tambahan

Sikap tertutup tersebut justru memunculkan tanda tanya. Mengapa daftar penerima tidak bisa dibuka ke publik? Transparansi dalam penggunaan dana negara menjadi sorotan, terlebih dengan nilai anggaran yang tidak kecil.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek melalui sistem e-katalog itu meliputi pengadaan buku perpustakaan PAUD senilai Rp169.220.000, pengadaan laptop Rp487.107.000 melalui CV Tujuh Enam, serta pengadaan APE dan laptop senilai Rp786.879.000 melalui CV Aghas Prima Pratama.

Ketertutupan informasi ini membuka ruang spekulasi, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Publik kini menanti kejelasan dan transparansi dari pihak terkait. (*)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Swasta Jadi Motor Peningkatan Kualitas SDM Lampung
Ponpes Daarul Khair Kotabumi Wisuda 55 Santri, Tegaskan Pendidikan Berbasis Akhlak dan Moral
Wagub Jihan Luncurkan Buku Muatan Apel Tematik untuk Anak Sekolah
Sekdaprov Marindo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Mendikdasmen RI
Pemprov Lampung Deklarasikan SPMB 2026/2027 Bersih dan Transparan, Usung Semangat “No Titip, No Jastip”
Belajar Sambil Bermain, AHE Smart Kids Resmi Dibuka di Kotabumi Utara
Pemprov Lampung Komitmen Tingkatkan IPM, Fokus Akurasi Data Kependudukan dan Pendidikan
Hardiknas 2026 Jadi Momentum Penguatan Pendidikan Inklusif di Provinsi Lampung
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:09 WIB

Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Swasta Jadi Motor Peningkatan Kualitas SDM Lampung

Sabtu, 23 Mei 2026 - 18:56 WIB

Ponpes Daarul Khair Kotabumi Wisuda 55 Santri, Tegaskan Pendidikan Berbasis Akhlak dan Moral

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:14 WIB

Wagub Jihan Luncurkan Buku Muatan Apel Tematik untuk Anak Sekolah

Senin, 11 Mei 2026 - 17:19 WIB

Sekdaprov Marindo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Mendikdasmen RI

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:19 WIB

Pemprov Lampung Deklarasikan SPMB 2026/2027 Bersih dan Transparan, Usung Semangat “No Titip, No Jastip”

Berita Terbaru