LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut setelah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo melakukan pemantauan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima manfaat, Senin (13/7/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menerbitkan surat edaran yang menekankan transparansi penyelenggaraan program MBG. Mulai dari informasi menu, kandungan gizi, kualitas makanan, hingga nilai biaya setiap porsi harus disampaikan secara terbuka.
Kasatgas Percepatan MBG Lampung Saipul mengatakan, pemantauan tersebut dilakukan atas arahan pimpinan untuk memastikan kesiapan dapur penyedia makanan bergizi setelah libur sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di sekolah.
“Pada hari itu, kami membentuk lima tim yang turun bersama Pak Gubernur, Pak Kajati, Ibu Wagub, Asisten Kajati, serta jajaran terkait. Satgas Provinsi juga ikut melakukan pemantauan untuk melihat kesiapan dapur setelah libur, apakah ada perubahan atau pembenahan, sekaligus mengecek pelaksanaan MBG di sekolah,” ujar Saipul saat ditemui di kantornya, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tim melakukan pemantauan di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, dengan mengunjungi sejumlah sekolah penerima manfaat, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah luar biasa (SLB).
Hasil pemantauan sementara menunjukkan, menu dan penyajian makanan secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan makanan yang tidak dihabiskan siswa. Kondisi itu dinilai perlu dicermati karena setiap penerima manfaat memiliki selera dan kebiasaan makan yang berbeda.
“Kalau dari sisi menu dan sajian sudah lumayan bagus dan mencukupi. Tetapi memang tantangannya, penerima manfaat memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang makan sampai habis, ada juga yang tidak,” katanya.
Menurut Saipul, makanan yang tersisa tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan kualitas menu. Dalam sejumlah kasus, siswa ternyata sudah sarapan dari rumah sehingga masih merasa kenyang saat menerima makanan dari program MBG.
“Ada siswa yang kami tanya kenapa tidak habis, ternyata mereka sudah sarapan dari rumah sehingga saat diberikan MBG masih kenyang. Tetapi ada juga yang menghabiskan makanannya,” jelasnya.
Meski demikian, Satgas menilai pencatatan dan evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui surat edaran yang tengah disiapkan, pengelola dan kepala SPPG, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPI), serta yayasan atau mitra penyelenggara akan diminta memperkuat keterbukaan informasi kepada penerima manfaat.
Informasi mengenai menu harian, kandungan kalori, kualitas makanan, dan nilai biaya setiap porsi nantinya diharapkan dapat dipasang di sekolah. Dengan begitu, siswa dan pihak sekolah bisa mengetahui informasi terkait makanan yang disediakan.
“Seperti arahan Pak Kajati dan Pak Gubernur, kita ingin ada keterbukaan. SPPG harus menyampaikan informasi terkait menu hari itu, kandungan kalorinya, kualitasnya, dan berapa nilai biaya dari satu porsi makanan tersebut. Informasi itu bisa ditempel di sekolah agar penerima manfaat mengetahui,” ungkap Saipul.
Selain transparansi, Satgas juga akan meminta SPPG melakukan pendataan terhadap makanan yang tidak terserap. Pendataan tersebut mencakup jumlah makanan yang dikirim ke sekolah, jumlah yang benar-benar dikonsumsi siswa, serta makanan yang tersisa atau tidak terdistribusi kepada penerima manfaat.
“Harus ada laporan berapa yang diterima sekolah, berapa yang benar-benar dikonsumsi siswa, dan berapa yang tidak terserap,” tegasnya.
Tak hanya mengevaluasi penyajian dan penyerapan makanan, Satgas MBG Lampung juga mendorong SPPG memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Langkah tersebut diharapkan membuat program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama petani lokal.
“Kita ingin bahan pangan yang digunakan berasal dari lokal sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Daripada membeli dari pedagang besar di kota, sebenarnya di desa juga tersedia. Tinggal dilakukan pembinaan agar kualitas dan ketersediaannya terjaga,” paparnya.
Saipul menambahkan, surat edaran tersebut masih dalam tahap penyusunan dan koordinasi dengan sejumlah pihak. Satgas berharap dokumen itu dapat diterbitkan dalam pekan tersebut setelah melalui konsultasi dengan SPPI dan koreksi berjenjang bersama instansi terkait.
“Kita sedang siapkan. Harapannya minggu ini surat edaran bisa beredar, tetapi tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan teman-teman SPPI dan dikoreksi secara berjenjang dengan instansi terkait,” ujarnya.
Sementara itu, terkait evaluasi data penerima manfaat setelah program kembali berjalan usai libur, Saipul menyebut belum ada perubahan data terbaru. Untuk sementara, pelaksanaan MBG masih mengacu pada petunjuk teknis sebelumnya.
“Untuk sementara masih menggunakan petunjuk teknis yang lama. Penerimanya masih seperti sebelum libur, yaitu ibu menyusui, balita, dan siswa,” pungkasnya. (*)
