LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 di Gedung DPRD setempat, Kamis (9/11/2023).
Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) menyoroti kebijakan Gubernur Lampung terhadap agenda reformasi birokrasi yang tidak berjalan sesuai visi dan misi.
Padahal menurut F-PDIP, reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dengan total anggaran belanja Rp2,214 triliun.
”(Reformasi birokrasi) Hendaknya benar-benar dioptimalkan karena faktanya hari ini gubernur tidak peduli dengan agenda reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung,” ujar juru bicara F-PDIP DPRD Lampung Ketut Rameo.
Dia mengungkapkan hal ini berdampak terhadap capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) , di mana Lampung baru mencapai kategori B dengan nilai 67,11 pada tahun 2022.
Selain itu, tambah Ketut, buruknya reformasi birokrasi berdampak terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa dan pertanggungjawaban keuangannya.
”Berbagai praktik buruk tata kelola pemerintahan, khususnya manajemen pembangunan fisik atau belanja modal pembangunan sehingga berkali kali menjadi temuan BPK,” ucapnya.
“Memperhatikan situasi dan kondisi yang kami sampaikan sebelumnya, diharapkan pengelolaan penganggaran pembangunan melalui APBD 2024 benar-benar terkonsentrasi dan memastikan bahwa hasil-hasilnya berkaitan langsung tema pembangunan yakni pemantapan transformasi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menuju rakyat Lampung berjaya dengan enam jalur prioritas,” sambung Ketut.
Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemprov Lampung agar konsisten untuk menggali berbagai potensi yang ada demi kemajuan Lampung.
Sehingga menurutnya, pendapatan Lampung pada tahun anggaran selanjutnya dapat meningkat.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh adanya skenario untuk mengantisipasi terjadinya dinamika yang terjadi, baik dari segi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kebijakan pajak lainnya,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai NasDem Garinca Reza Pahlevi mengharapkan APBD 2024 menjadi mata rantai dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang ramah lingkungan, serta birokrasi yang melayani harus menjadi prioritas.
“Sehingga program dapat terus berkelanjutan dan terkoordinasi sesama organisasi perangkat daerah (OPD), maka akan memberikan dampak yang jelas terhadap berhasil atau tidaknya program pemerintah, bukan justru mengedepankan ego sektoral masing-masing,” ujarnya. (Advertorial)
