Komisi IV DPRD Lampura Desak SPPG Patuhi Standar Gizi dan Sanitasi

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Imam Santosa.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Imam Santosa.

LampungCorner.com, KOTABUMI – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mendesak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini dinilai mendesak guna menjamin kualitas makanan sekaligus mencegah polemik publik terkait dampak lingkungan dari operasional dapur MBG.

Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Imam Santosa, mengungkapkan bahwa sebagian besar SPPG yang telah beroperasi belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan data yang kami terima, lebih dari 80 SPPG sudah beroperasi di Lampura. Namun, baru enam yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara tiga lainnya masih dalam proses pengurusan,” ujar Imam saat dihubungi, Rabu (28/1/2026).

Baca Juga :  Gerobak Listrik Rp2,8 Miliar Jadi Temuan BPK, Vendor yang Sama Kembali Dapat Kontrak 2026

Kondisi tersebut, lanjut Imam, berpotensi menimbulkan persoalan serius. Pasalnya, SPPG memegang peran vital dalam penyediaan makanan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah.

Selain aspek sanitasi, Komisi IV juga menekankan pentingnya kehadiran tenaga ahli gizi atau tenaga setara di setiap dapur SPPG. Tenaga profesional dinilai krusial untuk memastikan mutu gizi, keamanan pangan, serta kesesuaian menu dengan standar kesehatan dalam program nasional tersebut.

“Ini program yang menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Tidak boleh dijalankan asal jalan tanpa standar yang jelas,” tegasnya.

Baca Juga :  Pancasila Jangan Berhenti di Dinding Kantor

Imam menambahkan, apabila persyaratan operasional tersebut tidak segera dipenuhi, pihaknya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga berwenang untuk mengambil langkah tegas.

“Kami mendorong BGN agar tidak ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas dan ketentuan operasional,” katanya.

Komisi IV DPRD Lampura yang membidangi kesejahteraan rakyat menilai pengawasan ketat terhadap SPPG merupakan kunci utama agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. (*)

Berita Terkait

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna
Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Rabu, 18 November 2026 - 16:21 WIB

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna

Selasa, 17 November 2026 - 18:48 WIB

Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Selasa, 17 November 2026 - 11:04 WIB

Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat

Kamis, 12 November 2026 - 16:16 WIB

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:06 WIB

Screenshot

BREAKING NEWS

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:07 WIB