LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) memastikan pelaksanaan uji kompetensi (Ukom) bagi pejabat yang akan mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II akan digelar paling lambat pada Agustus 2026.
Saat ini, seluruh tahapan persiapan masih difokuskan pada penyelesaian administrasi sebagai syarat pelaksanaan seleksi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampura, Intji Indriati, mengatakan proses Ukom telah mulai berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah tengah menuntaskan berbagai persyaratan administratif agar tahapan seleksi dapat segera dilaksanakan.
“Ya, prosesnya sudah mulai. Saat ini masih tahap administrasi. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan, perkiraan paling lambat bulan Agustus. Tetapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Pak Hendri Dunant selaku Plt Kepala BKPSDM yang memang ditugaskan mengurus proses ini. Saat ini beliau sedang berada di Jakarta,” ujar Intji melalui sambungan telepon, Kamis (16/7/2026).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Lampura, Hendri Dunant, membenarkan bahwa dirinya tengah berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi terkait pelaksanaan Ukom.
Meski demikian, Hendri belum dapat memastikan jadwal pasti pelaksanaan seleksi karena masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Saya tidak berani memastikan kapan pelaksanaannya karena khawatir meleset. Yang jelas, kelengkapan administrasi dan hal-hal lainnya masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Intinya masih on proses,” jelas Hendri melalui pesan WhatsApp.
Pelaksanaan Ukom ini dinilai penting mengingat hingga kini masih terdapat sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lampura yang belum terisi secara definitif. Tercatat ada 10 posisi yang masih kosong, yaitu:
1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Dinas Pasar
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)
5. BKPSDM
6. Inspektorat
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Pemdes)
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
9. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara
10. Staf Ahli Bupati
Dengan pelaksanaan uji kompetensi tersebut, Pemkab Lampura berharap kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera terisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan, sehingga kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (*)
