LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) semakin menjadi sorotan. Hingga awal Juli 2026, sedikitnya 10 organisasi perangkat daerah (OPD) masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) dari total 39 OPD yang ada, sehingga memicu rangkap jabatan di sejumlah instansi strategis.
Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat efektivitas birokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sorotan tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, yang meminta pemerintah daerah segera mengakhiri kekosongan jabatan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis sistem merit.
“Kami menyayangkan masih banyak jabatan yang kosong. Kondisi ini tentu tidak bisa berjalan optimal karena Plt memiliki keterbatasan kewenangan. Kami mengimbau pemerintah daerah segera melaksanakan seleksi secara transparan berdasarkan merit system agar terpilih pejabat yang kapabel sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik,” ujar Nur Rakhman saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).
Daftar jabatan kosong kembali bertambah setelah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muzarin Daud, memasuki masa pensiun. Posisi tersebut kini dijabat sementara oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Maryadi, yang harus merangkap jabatan.
Rangkap jabatan juga terjadi di sejumlah OPD lainnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendri, dipercaya menjadi Plt Kepala Dinas Perdagangan. Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sementara diemban Sekretaris BPKAD, Iskandar Helmi.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diisi Sekretaris Perkim, Dirgantara. Posisi Asisten II juga masih dirangkap oleh Asisten III, Dina Prawitarini.
Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), jabatan kepala badan dipegang Plt Hendri Dunant yang juga menjabat sekretaris. Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dijabat Plt Khairul Anwar yang saat bersamaan memimpin Dinas Pemadam Kebakaran.
Ironisnya, rencana pelaksanaan uji kompetensi (ukom) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga awal Juli 2026 belum juga terealisasi. Hingga kini pemerintah daerah belum memastikan jadwal pengisian jabatan secara definitif.
“Belum digelar uji kompetensi. Kami masih menunggu arahan pimpinan,” kata Plt Kepala BKPSDM Lampura, Hendri Dunant, belum lama ini.
Padahal, setelah rotasi ratusan pejabat administrator dan pengawas pada Mei 2026, Pemkab Lampura baru menetapkan dua pejabat eselon II secara definitif, yakni Kepala Bappeda dan Kepala Badan Kesbangpol. Sementara itu, 10 jabatan strategis lainnya masih diisi oleh pelaksana tugas.
Berlarutnya kekosongan jabatan tersebut dinilai berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Lampura. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, kepemimpinan yang masih bersifat sementara dikhawatirkan membuat sejumlah kebijakan strategis tidak dapat berjalan secara maksimal.
Sebelumnya, pemerintah daerah menargetkan seluruh jabatan eselon II yang kosong dapat terisi pada Juli 2026. Namun hingga kini, mekanisme maupun jadwal seleksi pejabat definitif belum juga diumumkan. (*)
