UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Lembaga Baru Disiapkan

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Usai pengesahan tersebut, pemerintah akan membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengelola Aset hasil Perampasan dan Badan Pengawas Perampasan Aset, guna memastikan proses pengelolaan aset berjalan transparan serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola aset nantinya akan dipisahkan dari aparat penegak hukum. Pemisahan ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, sehingga aparat tidak memiliki kepentingan dalam mengelola aset yang mereka rampas.

Menurut Habiburokhman, pengelolaan aset harus dilakukan oleh lembaga tersendiri agar proses penegakan hukum tidak berorientasi pada banyaknya aset yang berhasil dirampas.

Baca Juga :  Tubaba Genjot Universal Coverage Jamsostek, Pekerja Rentan Jadi Sasaran

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain badan pengelola, UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri secara independen. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset agar tidak menjadi alat penindasan maupun praktik pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman menegaskan, keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang tersebut.

“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Baca Juga :  PPRL Desak Reforma Agraria, Pemprov Lampung Siapkan Evaluasi Penanganan Konflik

Ia menambahkan, mekanisme pembentukan badan pengawas nantinya melibatkan Presiden dan DPR sebagai bentuk kontrol antarlembaga negara. Habiburokhman menilai mekanisme tersebut serupa dengan proses pengawasan dan penunjukan pada sejumlah lembaga negara lainnya.

Dengan pembentukan dua badan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan.

Berita Terkait

HKI ke-14 di Pesawaran, Lampung Bidik Kebangkitan Kakao Nasional
Indonesia-Tiongkok Sepakati Investasi Rp1.300 Triliun, Bidik Smart City hingga Manufaktur
DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
BUMDes Bukan Sekadar Cari Untung, Nanda Indira Dorong Ekonomi Rakyat Desa
362 Atlet Lamtim Dilepas, Ela Bidik Tiga Besar Porprov
Tubaba Genjot Universal Coverage Jamsostek, Pekerja Rentan Jadi Sasaran
DPRD Tubaba Setujui APBD 2027, Novriwan Jaya Bidik Pembangunan Prioritas
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:55 WIB

HKI ke-14 di Pesawaran, Lampung Bidik Kebangkitan Kakao Nasional

Kamis, 19 November 2026 - 16:01 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Lembaga Baru Disiapkan

Kamis, 19 November 2026 - 15:37 WIB

Indonesia-Tiongkok Sepakati Investasi Rp1.300 Triliun, Bidik Smart City hingga Manufaktur

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Berita Terbaru

Lampungcorner.com

Gubernur Lampung Resmi Buka Porprov 2026, 5.300 Atlet Siap Bersaing

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:24 WIB

Info Parlemen

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:19 WIB