Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Usai pengesahan tersebut, pemerintah akan membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengelola Aset hasil Perampasan dan Badan Pengawas Perampasan Aset, guna memastikan proses pengelolaan aset berjalan transparan serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola aset nantinya akan dipisahkan dari aparat penegak hukum. Pemisahan ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, sehingga aparat tidak memiliki kepentingan dalam mengelola aset yang mereka rampas.
Menurut Habiburokhman, pengelolaan aset harus dilakukan oleh lembaga tersendiri agar proses penegakan hukum tidak berorientasi pada banyaknya aset yang berhasil dirampas.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain badan pengelola, UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri secara independen. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset agar tidak menjadi alat penindasan maupun praktik pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan, keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang tersebut.
“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pembentukan badan pengawas nantinya melibatkan Presiden dan DPR sebagai bentuk kontrol antarlembaga negara. Habiburokhman menilai mekanisme tersebut serupa dengan proses pengawasan dan penunjukan pada sejumlah lembaga negara lainnya.
Dengan pembentukan dua badan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan.
















