LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KDh) Tahun Anggaran 2020, Senin (26/4/2021).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Maghgasana DPRD setempat itu, dihadiri Bupati Lambar Parosil Mabsus serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lambar.
apat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Edi Novial dengan acara penyampaian laporan panitia khusus DPRD dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KDh) tahun anggaran 2020.
Dalam rapat tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Lambar.
Ucapan terima kasih itu terutama ditujukan untuk panitia khusus (Pansus) LKPj yang telah mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas berbagai kinerja program dan kegiatan yang termuat dalam buku LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2020.
“Hal tersebut membuktikan keseriusan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagai kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat,” kata Parosil.
Seperti dilansir dari rilislampung.id (group lampungcorner.com) selanjutnya, dalam rapat tersebut, ada beberapa pokok bahasan yang menjadi pembahasan serius selama rapat paripurna berlangsung, salah satunya anggaran untuk seluruh media di Sekretariat DPRD.
Dalam kesempatan itu, Ismun Zani selaku anggota DPRD Komisi III menyampaikan, pembahasan APBD 2021 yang dilaksanakan menggunakan dana tahun 2020, yang pada waktu itu dalam tahap sinkronisasi disepakati bahwa ada penurunan anggaran media massa pada lembaga DPRD.
“Akan tetapi penurunan anggaran tidak terlalu signifikan,” ujar Ismun.
Ismun menjelaskan, pada waktu itu, tim anggaran Pemkab Lambar yang mengatakan anggaran untuk media massa tersebut tidak boleh melebihi anggaran dari Dinas Kominfo setempat.
“Namun yang perlu diketahui, bahwasanya dalam anggaran Dinas Kominfo tidak terdapat anggaran untuk langganan koran, sedangkan untuk DPRD terdapat langganan koran,” jelas Ismun.
“Jadi tidak menutup kemungkinan jika anggaran media di lembaga DPRD itu sebenarnya tidak melebihi anggaran Dinas Kominfo,” tambahnya.
Sementara Edi Novial selaku Ketua DPRD Lambar juga menyampaikan tanggapannya mengenai persoalan di atas. Menurutnya media merupakan rekan kerja supaya Lambar dapat dikenal oleh masyarakat luas di Provinsi Lampung maupun di luar Lampung.
“Termasuk program-program Bupati yang pro rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Lampung Barat bisa dikenal di luar Kabupaten Lampung Barat atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta media,” ucap Edi.
Edi Novial mengharapkan supaya rekan-rekan media dapat berperan sebagai mitra untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan menyampaikan program apa saja yang telah dilakukan selama ini oleh Pemkab Lambar.
Selain itu, Edi berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab setempat dengan awak media.
Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Lambar Erwansyah mengatakan, Lembaga DPRD ini sangat mendukung anggaran untuk media.
Namun Erwansyah menegaskan, DPRD tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau mengurangi secara drastis anggaran untuk media tersebut.
“Artinya, kami bukan berniat menjatuhkan anggaran untuk media tersebut. Kami sudah terlalu sering memberikan berbagai masukan ke Pemkab Lampung Barat mengenai anggaran untuk media. Dulu Pak Ismun pernah bilang, tolong anggaran media diperhatikan dan kita dukung semua itu termasuk pimpinan,” pungkas Erwansyah. (*)
