PALEMBANG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan deklarasi, pelantikan, dan pengukuhan Pengurus Pusat serta Daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) se-Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat (28/8/2026).
Keikutsertaan Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Provinsi Lampung.
Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapsiagaan personel Satlinmas di tingkat pekon, desa, dan kelurahan dalam mendukung mitigasi bencana, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menjaga stabilitas keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
Apel akbar yang diikuti sekitar 3.000 personel Satlinmas itu dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam amanatnya, Wiyagus menegaskan bahwa makna kemerdekaan harus diwujudkan melalui terciptanya rasa aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.
“Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk rasa aman, ketenteraman, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan pemerintah ketika masyarakat membutuhkan,” kata Wiyagus.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan urusan trantibumlinmas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam kategori pelayanan dasar wajib.
“Menjaga ketenteraman dan ketertiban bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Menurut Wiyagus, tantangan kewilayahan yang semakin kompleks menuntut respons cepat serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat, terutama unsur yang berada paling dekat dengan lingkungan warga.
Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Karena itu, keberadaan Satlinmas menjadi penting karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Negara membutuhkan kekuatan yang berada paling dekat dengan masyarakat, yang memahami lingkungan, mengenali potensi kerawanan, dan dapat bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan,” katanya.
Saat ini, tercatat sebanyak 1.258.758 personel Satlinmas tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 469.076 pos keamanan lingkungan (poskamling) di seluruh Indonesia.
Dengan jangkauan tersebut, Satlinmas dinilai memiliki peran strategis dalam memantau kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan warga, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada pemerintah dan unsur terkait.
Wiyagus secara khusus menyoroti ancaman karhutla yang melanda sejumlah wilayah prioritas di Indonesia. Ia meminta jajaran Satlinmas memperkuat langkah pencegahan melalui pemantauan lingkungan dan edukasi kepada masyarakat.
“Saya meminta Satlinmas mengambil peran lebih kuat dalam pencegahan, deteksi dini, lakukan pemantauan lingkungan, bangun komunikasi dengan masyarakat, edukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera laporkan apabila ditemukan titik api atau potensi bahaya,” tegasnya.
Selain pencegahan karhutla, Satlinmas juga diharapkan berperan aktif dalam penanganan bencana. Wiyagus mencontohkan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan keterlibatan berkelanjutan dari berbagai unsur, termasuk Linmas.
Menurut dia, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan, hingga membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan normal.
“Pemerintah membina, daerah menguatkan, Satlinmas mengabdi, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan bersama,” pungkasnya.
Senada dengan Wiyagus, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan jajaran TNI untuk mengintegrasikan potensi Aslinmas dalam penanganan kerawanan wilayah dan karhutla bersama Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah.
Maruli berharap Aslinmas dapat berkembang menjadi organisasi yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
“Mudah-mudahan kita nanti Aslinmas bisa jadi suatu organisasi yang bisa berperan untuk bangsa dan negara,” kata Maruli seusai apel.
Ia menjelaskan, selama ini TNI telah bekerja sama dengan Polri dalam penanganan berbagai persoalan di lapangan, dengan dukungan BNPB dan unsur terkait lainnya. Ke depan, Aslinmas diharapkan dapat turut memperkuat kolaborasi tersebut.
“Dengan nanti ada kekompakannya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Aslinmas, mungkin akan jauh lebih efektif nanti,” ujarnya.
Maruli menambahkan, keterlibatan Aslinmas dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga organisasi tersebut mampu mendukung upaya penanganan berbagai persoalan kewilayahan secara fleksibel.
“Apa yang bisa dikerjakan kita fleksibel ya. Jadi ikut membantu intinya,” tandasnya. (*)
