Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah berdialog dengan para kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.
Dialog tersebut berlangsung di Kantor Balai TNWK, Sabtu (24/1/2026), dan membahas penanganan konflik gajah dan manusia serta upaya menjaga kelestarian alam.
Gubernur Mirza mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat desa penyangga terkait langkah konkret penanggulangan konflik satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
“Kami menerima berbagai aspirasi untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menanggulangi konflik gajah dan manusia yang selama ini terjadi,” ujar Mirza.
Menurutnya, kondisi desa penyangga TNWK sangat beragam. Ada wilayah yang berupa rawa, non-rawa, lahan dengan kontur rendah.
Hingga permintaan penambahan personel penjagaan malam hari untuk mengantisipasi masuknya gajah ke permukiman warga.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat merencanakan pembangunan pagar pengaman yang memisahkan kawasan TNWK dengan desa-desa penyangga.
“Kita merencanakan pembangunan pagar pengaman antara TNWK dan desa penyangga. Ini merupakan bagian dari tindak lanjut perhatian Presiden RI terhadap konflik di Way Kambas,” jelas Mirza.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah melakukan survei teknis terkait rencana pembatasan tersebut.
Kajian teknis diperlukan agar pembangunan pagar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun masyarakat sekitar.
“Kadang keinginan masyarakat tidak selalu sesuai dengan aspek teknis. Karena itu kajian teknis harus matang agar pembatasan ini bisa berlaku jangka panjang,” ujarnya.
Mirza menyebutkan, panjang pagar pengaman yang direncanakan mencapai hampir 70 kilometer dan dirancang ramah terhadap pergerakan satwa liar.
Mirza menegaskan bahwa konflik gajah dan manusia di Way Kambas menjadi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto karena telah berlangsung puluhan tahun.
“Bahkan saat Presiden bertemu Raja Inggris Charles III, isu konservasi menjadi salah satu pembahasan, dengan kesepakatan kerja sama konservasi di 57 taman nasional, dan pilot project-nya di Way Kambas,” ungkapnya.
Menurut Mirza, Presiden menilai konflik gajah dan manusia di Way Kambas sebagai persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan. (*)
