LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar menjadi instrumen pengelolaan keuangan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif, akuntabel, dan mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mirza dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Mirza mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Menurut dia, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masukan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami meyakini bahwa seluruh pandangan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan semakin tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujar Mirza.
Dia menjelaskan, jawaban terperinci atas seluruh pandangan fraksi telah dituangkan dalam Buku Jawaban Gubernur yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Mirza menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut, menurut dia, merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Namun, Mirza mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Predikat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ekonomi Tumbuh 5,28 Persen
Dalam pemaparannya, Mirza turut menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan Lampung sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,28 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan turun menjadi 9,66 persen. Sementara itu, Gini Ratio tercatat 0,287 dan Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 4,21 persen.
Adapun inflasi Lampung tercatat sebesar 1,25 persen, yang disebut menjadi terendah kedua secara nasional.
Meski sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, Mirza mengakui masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Salah satunya terkait Indeks Demokrasi Indonesia di Lampung yang sempat mengalami penurunan sebelum kembali meningkat pada 2025.
Karena itu, dia menekankan agar setiap kebijakan yang dibiayai APBD menghasilkan dampak terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, hingga penguatan demokrasi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Lampung terus melakukan pembenahan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi.
Setiap program, lanjut Mirza, harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip value for money. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus menghasilkan manfaat seoptimal mungkin.
Pendapatan Terealisasi 86,70 Persen
Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Daerah Lampung pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 86,70 persen dari target yang ditetapkan. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara nominal mengalami penurunan sekitar Rp738 miliar.
Menurut Mirza, kondisi itu dipengaruhi penerapan skema opsen pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Pemprov Lampung akan terus menggali potensi pendapatan melalui inovasi pengelolaan penerimaan daerah.
Pemprov juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah pada 2025 mencapai 85,57 persen dari total anggaran yang ditetapkan.
Mirza menegaskan, keberhasilan belanja daerah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Lebih penting, setiap program harus terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta prinsip kehati-hatian.
Pemprov Lampung juga berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup sambutannya, Mirza mengajak DPRD Lampung terus memperkuat sinergi dalam setiap tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui laporan keuangan yang baik. Ukuran sesungguhnya adalah pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Lampung.
“Yang ingin kita wujudkan bukan hanya sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang semakin merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
